Oleh : Redaksi
MEDIA WARTA NASIONAL | BEKASI ‘ Polemik pembangunan infrastruktur kembali mencuat di wilayah Kabupaten Bekasi. Kali ini, warga Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, mempertanyakan mangkraknya proyek perbaikan jalan lingkungan di RT 04 RW 06, Jalan Gabus Rawa, Dusun III. Kondisi jalan yang tak kunjung selesai dikerjakan memicu kekecewaan masyarakat dan menimbulkan dugaan adanya persoalan dalam pengelolaan anggaran desa.Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi jalan yang belum terselesaikan dan dipenuhi debu, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Warga menilai proyek tersebut tidak mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur yang layak bagi masyarakat.
Baca Juga:
Salah seorang warga, yang enggan disebutkan namanya menyampaikan protesnya kepada wartawan. Menurutnya, mangkraknya perbaikan jalan tersebut patut menjadi perhatian serius Inspektorat Kabupaten Bekasi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi maupun aparat penegak hukum
“Kami sebagai warga memprotes mangkraknya perbaikan jalan di kampung kami. Kondisi ini patut dicurigai adanya kebocoran anggaran Dana Desa Srijaya yang nilainya mencapai Rp1.348.458.000. Selama delapan tahun pemerintahan Desa Srijaya berjalan, masih banyak jalan lingkungan yang rusak dan mangkrak. Kemana Anggaran Dana Desa (ADD) tersebut?” tegas warga, Sabtu (16/05/2026), saat ditemui di lokasi jalan rusak yang berada di samping rumahnya.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya yang mengaku terdampak langsung akibat proyek yang terbengkalai. Debu jalanan yang beterbangan setiap hari disebut mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
“Setiap hari kami menghisap debu jalanan yang mangkrak dan terpaksa harus menyiram jalan dengan air agar tidak terlalu berdebu,” ujar seorang warga saat melintas di lokasi.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Srijaya. Warga menilai, besarnya anggaran yang digelontorkan seharusnya mampu menghadirkan pembangunan infrastruktur yang lebih optimal dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, masyarakat juga mulai menyoroti dugaan adanya kegiatan yang dinilai tidak sesuai realisasi di lapangan. Dugaan tersebut mengarah pada kemungkinan adanya kegiatan fiktif dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Srijaya, sehingga mendorong warga meminta adanya audit dan pemeriksaan menyeluruh dari pihak berwenang.
Warga juga mempertanyakan kinerja BPD Srijaya dibawah kepemimpinan Sopian Hadi yang dinilai mandul dalam pengawasan penggunaan anggaran dana Desa.
“Apa kinerja Ketua BPD selama delapan tahun ini, Kepala Desa seharusnya diawasi oleh BPD dalam menggunakan anggaran
Sangat disayangkan Ketua BPD Srijaya Sopian Hadi, saat dikonfirmasi melalui whatssapnya tidak merespon pertanyaan wartawan, sedangkan Pemerintah Desa Srijaya melalui Sekretaris Desanya Isin saat ditanya anggaran tahun berapa perbaikan jalan tersebut dan mengapa mangkrak Ia mengatakan, ” Saya akan tanyakan kepada tim pelaksana”, jawabnya singkat Sabtu 16/05.
Publik menuntut Sekretaris Desa (Sekdes) Srijaya, harus ikut bertanggung jawab terkait mangkraknya proyek perbaikan jalan tersebut maupun tudingan dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran desa.
