Reporter Jecko Poetnaroeboen
Editor: Wiratno
MEDIAWARTANASIONAL.COM | MALUKU TENGGARA – Masyarakat kecamatan Kei besar utara timur Kabupaten MalukunTenggara,menyatakan sikap
menolakn kehadiran warga transmigrasi yang akan di datangkan oleh pemerintah daerah kabupaten Maluku Tenggara,dan di tempatkan di wilayah kecamatan Kei besar utara timur.
Baca Juga:
Hal ini disampaikan oleh tokoh adat kecamatan Kei besar utara timur, Hironimus Ulukyanan,SH kepada.media ini jumat (28/2),di kediamannya.
Hironimus Ulukyanan,SH menjelaskan setelah ia.mempelejari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah( RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara periode 20025-2045,yang di rencanakan akan disahkan oleh DPRD Kab Malra nanti.merupakan Diskriminasi kebijakan Pembangunan,terhadap wilayah dan masyarakat Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara.
“Kami sebagai salah satu anak adat yang berasal dari wilayah Kei Besar Utara Timur menyatakan sikap.menolak program pemda Malra,untuk mendatangkan warga transmigrasi di wilayah kami ,ini adalah merupakan diskriminasi kebijakan pembangunan di kecamatan.kei besar utara timur,”ungkap Ulukyanan.”
Menurut Hironimus Ulukyanan,SH,Penilaian diskriminasi kebijakan pembangunan didasarkan pada dua pertimbangan yaitu,pertama,Pengembangan Pelabuhan Pengumpan dan Penyeberangan,yang mana kata Ulukyanan Pelabuhan Pengumpan tidak akan berguna atau tidak akan optimal apabila tidak didukung dengan program riil dibidang perikanan khususnya perikanan tangkap.
Sedangkan yang kedua. Pengembangan Kawasan Pemukiman,Hironimus Ulukyanan SH,menegaskan bahwa,Letak wilayah Kei Besar Utara Timur jauh dari kota Elat maupun kota Langgur sehingga tidak realistis mengembangkan wilayah Kei Besar Utara Timur sebagai Kawasan Pemukiman penyanggah kota Elat dan kota Langgur.
“Pelabuhan Pengumpan tidak bermanfaat maksimal apabila tidak didukung dengan program riil dibidang perikanan khususnya perikanan tangkap,”tegas Ulukyana.”
Ulukyanan menduga ada maksud terselubung yang di buat oleh pemerintah daerah kabupaten Malra melalui program Pengembangan Kawasan Pemukiman yaitu sebagai wilayah sasaran transmigrasi.
Hironimus Ulukyanan SH,menambahkan bahwa penempatan program transmigrasi di kepulauan Kei, khususnya di Kei Besar Utara Timur merupakan program tidak realistis karena alasannya, Luas pulau sempit,tidak ada tanah/lahan kosong untuk lokasi transmigrasi karena seluruh lahan sudah ada kepemilikan hak ulayat dan hak adat,masyarakat Kei Besar Utara Timur adalah masyarakat yang relatif sudah maju namun wilayahnya masih terisolasi hanya karena diskriminasi pembangunan sarana jalan selama 79 tahun Indonesia merdeka.
Karena itu masyarakat Kei Besar Utara Timur tidak membutuhkan kehadiran transmigrasi untuk memacu kemajuan pembangunan di kawasan tersebut.
” Jadi ada maksud tertentu,di balik program untuk mendatangkan transmigrasi, di kebut,apabila di paksakan,” kesal Ulukyanan.”
Kata Ulukyanan yang adalah.putra Ohoi Holat,bahwa Wilayah Kei Besar Utara Timur memiliki banyak potensi untuk pengembangan yang sangat potensial
namun secara sengaja diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
Ia mencontohkan seperti, Potensi
Perikanan tangkap. dan Potensi Budidaya Lola, Potensi Pertanian,yaitu Potensi Tanaman Palawija dan Potensi Tanaman Pertanian serta Hortikultura,juga
Potensi Perkebunan Kelapa,dan peternakan babi,kambing dan ayam,serta potensi.pariwisata.
“Kami ohoi – ohoi di kecamatan Kei besar utara timur ini,punya banyak potensi,hanya pemda dan DPRD Malra selama ini,tidak peduli dengan kami,” kata Ulukyanan.”
Untuk itu,Hironimus Ulukyanan SH,
meminta agar Pemerintah Daerah Maluku Tenggara bersama DPRD Maluku Tenggara segera melakukan kajian yang lebih lengkap dan mendalam untuk Pengembangan Wilayah Kei Besar Utara Timur secara lebih komprehensif sebagai wujud keseriusan Pemerintah Daerah dan DPRD Maluku Tenggara membangun masyarakat di wilayah Kei Besar Utara Timur sebagai bagian integral dari masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara.
Ulukyanan berjanji pihaknya akan terus proaktif mensosialisasikan penolakan ini agar masyarakat Maluku Tenggara khususnya masyarakat Kei Besar Utara Timur menjadi paham betapa seriusnya bahaya Rancangan RPJPD ini terhadap masa depan masyarakat Kei Besar Utara Timur.
Kami juga akan proaktif mengikuti proses penetapan Rancangan RPJPD menjadi RPJPD untuk memastikan wilayah Kei Besar Utara Timur tidak dijadikan pengembangan kawasan pemukiman serta mendapatkan perhatian yang sama dalam penetapan kawasan sesuai potensi wilayah sebagaimana perhatian kepada kecamatan lain di Kabupaten Maluku Tenggara dari DPRD Kabupaten Maluku Tenggara bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
” Kami mohon kepada Pemerintah dan DPRD Malra untuk segera efaluasi Rancangan RPJPD 2025-2045 ini,karena ini sangat membahayakan dan merugikan kami masyarakat adat kecamatan kei besar utara timur dan kami akan terus melakukan sosialisasi penolakan program transmigrasi ini,kepada masyarakat Malra,terutama masyarakat kebut,” janji Hironimus Ulukyanan.”
