(Poto Istimewa)
Oleh : Redaksi
Baca Juga:
MEDIA WARTA NASIONAL | JAKARTA ‘ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan pemborosan anggaran perjalanan dinas Bank Jakarta, hal ini menjadi perhatian bagi penegak hukum.
Dalam Audit yang dilakukan oleh BPK menunjukkan ada potensi kelebihan pembayaran hingga ratusan juta rupiah akibat lemahnya pengawasan dan pertanggungjawaban biaya transportasi serta akomodasi pegawai internal bank Jakarta.
Dalam hasil pemeriksaan, BPK menemukan indikasi kelebihan pembayaran untuk tiket pesawat dan hotel yang nilainya mencapai Rp389,08 juta.
Potensi kelebihan pembayaran transportasi udara sebesar Rp304.193.815, serta akomodasi hotel sebesar Rp84.893.152.
Hal ini, menunjukan bahwa manajement bank Jakarta tidak konsisten dalam pengelolaan Anggaran Perjalanan dinas.
Tak hanya itu, penggunaan jasa pemesanan hotel melalui vendor PT DDWW juga disorot. Pasalnya, pembayaran hotel dilakukan melalui pihak ketiga yang telah menambahkan fee jasa pelayanan, sehingga dinilai berpotensi menambah pemborosan keuangan perusahaan.
Temuan tersebut dinilai tidak sejalan dengan berbagai regulasi yang seharusnya menjadi pedoman operasional perusahaan.
Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang menegaskan pengadaan barang dan jasa di BUMD harus dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan transparansi.
IPO bank Jakarta Terancam gagal akibat banyak Permasalahan bank Jakarta
Sementara itu, Komisi B DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo, mengecam rencana PT Bank Jakarta untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana saham (IPO) yang ditargetkan pada awal 2027.
Menurutnya, kesiapan Bank Jakarta masih patut dipertanyakan, terutama terkait ketahanan dan keamanan siber.
Francine menilai, gangguan layanan perbankan yang terjadi saat Lebaran 2025 lalu menjadi indikator serius lemahnya sistem Bank Jakarta. Hingga kini, kata dia, hasil audit dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aspek tersebut belum pernah disampaikan kepada DPRD.
“Bagaimana hasil audit OJK dan BPK, khususnya terkait ketahanan dan keamanan siber Bank Jakarta? Sampai saat ini kami belum menerima hasil auditnya dari Bank Jakarta,” tutur Francine dalam keterangannya.
Diketahui, sejak malam takbiran Idul Fitri pada 30 Maret 2025, nasabah Bank Jakarta, yang sebelumnya bernama Bank DKI, tidak dapat melakukan berbagai transaksi perbankan. Layanan digital JakOne, QRIS, hingga penarikan tunai melalui ATM Bank Jakarta maupun ATM Bersama sempat lumpuh.
Selain itu, layanan BI Fast Bank Jakarta tidak dapat digunakan sejak 30 Maret 2025 dan baru pulih pada 10 Desember 2025, atau setelah lebih dari delapan bulan. Francine menilai kondisi ini mencerminkan seriusnya permasalahan yang dihadapi Bank Jakarta.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan peretasan terhadap Bank Jakarta melalui sistem pembayaran BI Fast terjadi beberapa kali sepanjang 2024 hingga 2025. Bahkan, pada Maret 2025 tercatat transaksi anomali dengan nilai sekitar Rp200 miliar.
“Sampai hari ini, transfer online dari bank lain ke Bank Jakarta selalu gagal apabila kolom pesan diisi. Menurut Bank Jakarta kolom pesan harus dikosongkan supaya transaksi berhasil. Padahal kolom pesan ini penting untuk menghindari kebingungan pengirim maupun penerima dengan merinci jenis transaksinya di kolom pesan,” ucap Francine.
Francine menegaskan, manajemen Bank Jakarta masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum melangkah ke pasar modal. Ia menilai gangguan layanan yang berlarut-larut telah membuka mata publik terhadap lemahnya pengelolaan sistem keamanan perbankan.
Lebih lanjut, Francine menilai rencana IPO Bank Jakarta perlu dikaji secara sangat hati-hati. Menurutnya, IPO mensyaratkan kesiapan fundamental, terutama pada aspek sistem, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.
“Rencana IPO Bank Jakarta patut dikaji secara hati-hati. IPO mensyaratkan kesiapan fundamental, khususnya pada aspek sistem, manajemen risiko, dan tata kelola,” katanya.
“Namun rendahnya realisasi belanja modal (CAPEX) menunjukkan bahwa investasi jangka panjang yang menjadi prasyarat bank publik belum berjalan optimal. Tanpa fondasi sistem yang kuat, IPO berisiko lebih bersifat simbolik daripada substantif, dan justru dapat menempatkan bank pada risiko operasional dan reputasi di pasar modal,” pungkas Francine.
