Oleh : Redaksi
MEDIA WEDIA NASIONAL | JAKARTA – Tak terasa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah memasuki satu tahun kepemimpinan sejak dilantik pada 20 Oktober tahun lalu.
Baca Juga:
Salah satu kebijakan yang sangat terasa adalah telah dibangunnya 100 sekolah asrama untuk siswa berprestasi dan siswa tak mampu, 100 orang koruptor telah ditangkap dan ratusan triliun aset negara berhasil disita dari pertambangan ilegal, bahkan langkah terkini Presiden Prabowo telah memerintahkan TNI AL mengepung pertambangan ilegal di Pulau Bangka Belitung, ini sebuah keberanian yang tak dimiliki oleh presiden – presiden sebelumnya.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai kinerja pemerintahan Prabowo – Gibran selama satu tahun ini layak disambut dengan penuh optimisme.
“Buat saya, setahun pemerintahan Presiden Prabowo ini memberikan optimisme, Prabowo melalui berbagai kebijakannya berpihak kepada rakyat, program pemerintahan Prabowo menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin, dan yang paling penting adalah konsisten bahwa no one is left behind, tidak ada yang ditinggalkan dalam kebijakan ekonominya,” ujar Eddy Soeparno Senin 20/10/2025.
Masih menurut Eddy, prinsip no one is left behind juga terlihat dalam keseriusan kini Presiden Prabowo tengah menghadapi ancaman krisis iklim dan mempercepat tercapainya target Net Zero Emission (NZE) sebelum tahun 2060. Ia menilai, di tengah situasi politik global yang dipenuhi narasi penyangkalan perubahan iklim seperti yang dihembuskan oleh Donald Trump, Prabowo justru tampil dengan pandangan berbeda.
“Presiden Prabowo memberikan perspektif bahwa krisis iklim justru merugikan masyarakat miskin dan menurunkan produktivitas ekonomi. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam menghadapi ancaman krisis iklim, perlindungan utama tetap diarahkan kepada mereka yang paling rentan,” tegasnya.
Komitmen Iklim dan Transisi Energi
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menilai, komitmen iklim Presiden Prabowo diwujudkan melalui kebijakan nyata, salah satunya dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menitikberatkan pada pengembangan energi terbarukan.
“Dalam Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa mulai tahun depan sebagian besar tambahan kapasitas pembangkit listrik akan berasal dari energi terbarukan. Ini dibuktikan dalam RUPTL dengan membangun 69,5 gigawatt (GW) kapasitas listrik baru, di mana 76 persen berasal dari sumber energi baru dan terbarukan (EBET),” jelas Eddy.
Lanjut Edy, pembangunan sumber-sumber energi bersih sebesar 28 GW hingga tahun 2029, dan tambahan 41,6 GW pada periode 2030–2034, memerlukan dukungan kuat dari sisi perencanaan, teknologi, pendanaan, serta koordinasi lintas sektor. “Kami berharap komitmen Presiden Prabowo yang tegas terhadap isu iklim dan percepatan transisi energi dapat diikuti langkah konkret dari seluruh jajaran pemerintah yang terkait,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PAN ini menilai bahwa percepatan transisi energi membawa berbagai keuntungan strategis bagi Indonesia. Selain mencegah kerusakan lingkungan, kebijakan ini juga akan mengurangi ketergantungan pada impor energi seperti LPG, bahan bakar minyak, solar, dan minyak tanah. “RUPTL ini memproyeksikan adanya 760 ribu lapangan kerja baru berbasis energi bersih dan terbarukan. Dengan demikian, energi hijau tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan green jobs bagi masyarakat,” papar Eddy.
Eddy menegaskan, kebijakan transisi energi dan komitmen menghadapi krisis iklim merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi ketahanan pangan, energi, dan air di masa depan.
“Kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memastikan seluruh warga negara dapat terangkat dari kemiskinan dan hidup lebih sejahtera,” pungkasnya.
