Oleh: redaksi
“Sekolah – sekolah Islam Swasta di Kab. Bekasi memungut biaya tinggi”
Media Warta Nasional | Bekasi – Orang tua murid dibuat pusing tujuh keliling pasalnya, Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online baik tingkat SD, SMP dan SMA mengalami hambatan yang diakibatkan server PPDB eror !.
Sebut saja Husni Guru SD negeri Sriamur 05 mengeluh,” sudah tiga hari ini kami hanya bisa mendaftarkan 5 orang murid ke SMPN 1 Tambun Utara, sistem atau server PPDB selalu eror dan ini sangat menghambat pendaftaran siswa – siswi lulusan SDN 05 Sriamur”, ungkapnya Jum’at 14/06/24.
Masih menurut Husni, Kalau sistemnya gak eror seharusnya satu hari sudah selesai karena kami bekerja sepuluh orang guru disini (SDN Sriamur 05 red…), semoga hal ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bekasi, kasihan orang tua murid”, ungkapnya.
Media Warta Nasional juga berhasil mewawancarai salah seorang dari orang tua murid yang mau mendaftarkan puterinya ke SMPN Tambun Utara 1, Bekasi, Jawa Barat.
Dumaroh orang tua dari murid SDN 05 Sriamur kepada wartawan mengatakan, “akibat sistem PPDB online banyak yang tidak bisa masuk sekolah yang jaraknya dekat dengan rumah, PPDB online sistem Zonasi justru membuka peluang jual beli bangku dan sangat merugikan masyarakat apalagi servernya sering eror”, ucapnya dengan raut wajah yang kesal.
Media Warta Nasional juga berhasil mewawancarai salah seorang dari orang tua murid yang mau mendaftarkan puterinya ke SMPN Tambun Utara 1, Bekasi, Jawa Barat.
Dumaroh orang tua dari murid SDN 05 Sriamur kepada wartawan mengatakan, “akibat sistem PPDB online banyak yang tidak bisa masuk sekolah yang jaraknya dekat dengan rumah, PPDB online sistem Zonasi justru membuka peluang jual beli bangku dan sangat merugikan masyarakat apalagi servernya sering eror”, ucapnya dengan raut wajah yang kesal.
Sementara itu Ketua Forum Penulis dan Wartawan Indonesia Rukmana, S.Pd,I saat dimintai komentarnya terkait hal diatas mengatakan, “Seharusnya pemerintah mempunyai server yang berkualitas tinggi sehingga server PPDB tidak eror, jangan sampai gangguan PPDB online ini terbuka peluang jual bangku atau main belakang”, tegasnya Jum’at 14/06/24.“Kami juga mendukung KPK yang mengedarkan surat terkait himbauan kepada para kepala sekolah agar tidak melakukan praktik suap atau menerima suap dari orang tua murid untuk menerima anaknya di sekolah yang diinginkan”, imbuhnya. “Saat ini masyarakat yang tidak diterima di Sekolah – Sekolah Negeri terpaksa memasukan anak – anaknya di sekolah sswasta dan sepanjang yang kami ketahui biaya sekolah di Swasta lumayan tinggi bisa mencapai Rp: 6 juta pertahun itu untuk SDIT, SMPIT dan SMAIT di Kab. Bekasi, tentu ini sangat membebani masyarakat” pungkasnya.
