Oleh: redaksi
Media Warta Nasional | Jakarta – Kemajuan yang menggembirakan terlihat dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia, dengan progres mencapai 358,38%. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan, melaporkan capaian tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Rapat Kerja Nasional Percepatan Penyelesaian dan Pra-Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Selasa (14/05/2024).
Dalam laporannya, Dalu Agung Darmawan menyatakan bahwa ada dua instrumen penting yang terkait dengan Reforma Agraria ini. Pertama adalah penataan aset, sedangkan yang kedua adalah penataan akses.
Salah satu capaian yang menonjol dalam Reforma Agraria adalah terkait dengan Redistribusi Tanah. Dirjen Penataan Agraria mengungkapkan bahwa Redistribusi Tanah yang bersumber dari eks Hak Guna Usaha (HGU), tanah telantar, dan tanah negara lainnya, dengan target 0,4 juta hektare, per April 2024 sudah mencapai 2,2 juta bidang dengan luas 1,4 juta hektare atau 358,38%.
Lebih lanjut, Dalu Agung Darmawan menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sekitar 112 juta bidang tanah dari total 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Diperkirakan jumlah tersebut akan dapat diselesaikan pada tahun 2025 mendatang.
Selain capaian dalam penataan aset, instrumen penataan akses juga menjadi fokus Kementerian ATR/BPN. Dirjen Penataan Agraria menyatakan, “Masyarakat yang sudah kita beri hak atas tanah kita bantu, dorong, dampingi agar masyarakat itu berproduksi menikmati memanfaatkan tanah yang sudah dimiliki.”
Tidak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga berhasil menyelesaikan konflik pada 24 tempat yang menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Namun, angka ini diharapkan dapat bertambah dengan terus dilakukannya koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait.
