Redaksi
MEDIA WARTA NASIONAL | JAKARTA – Sabtu malam, 19 Juli 2025, udara di Balai RW 09 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan hanya karena keramaian warga, tetapi karena momentum penting: peresmian Pos Pelayanan Hukum (Posyankum) oleh Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya (LBH HIR) Jakarta Utara, sekaligus penyuluhan hukum bertema implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Baca Juga:
Acara dimulai pukul 19.30 WIB. Sejumlah tokoh masyarakat hadir, antara lain Lurah Semper Barat Sukarmin, S.Ag, Babinkamtibmas Aipda Angga Satria Permana, Ketua FKDM Aris Suhendar, Babinsa Serka Irfan, Kasatpol PP M. Iqbal, serta para Ketua RT, Ketua PKK RW 09 Ibu Widowati beserta kader, dan pengurus lingkungan lainnya. Total, sebanyak 56 warga tercatat hadir dalam penyuluhan hukum yang menyusul setelah seremoni peresmian.
Ketua RW 09, Nanang Suwardi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberadaan Posyankum adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pendampingan hukum, terutama menghadapi kasus-kasus pelik yang marak di lingkungan, seperti pinjaman online dan tekanan dari debt collector.
“Kita hadir di sini bukan hanya karena undangan, tetapi karena tanggung jawab bersama. Posyankum hadir agar masyarakat tidak lagi takut menghadapi intimidasi atau ancaman,” ujar Nanang. Ia berharap warga RW 09 lebih terbuka dalam mengakses bantuan hukum melalui Posyankum dan tidak ragu menyampaikan kasus ataupun keluhan hukum yang dihadapi.
Ketua LBH HIR Jakarta Utara, Puji Handoyo, menambahkan bahwa dalam relasi sosial maupun bisnis, selalu terdapat konsekuensi hukum. “Ada hak dan kewajiban yang melekat, dan jika salah satu pihak tidak beretika, maka hukum hadir sebagai mekanisme penyelesaian, baik melalui musyawarah maupun litigasi,” katanya. Ia menegaskan pentingnya keberadaan hukum positif untuk menghindari main hakim sendiri dan menegakkan prinsip rule of law.
Puncak acara ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara LBH HIR Jakarta Utara dan Sekretariat RW 09, yang kemudian diresmikan langsung oleh Lurah Semper Barat, Sukarmin.
Dalam sambutannya yang diselingi canda, Sukarmin menyinggung soal ego yang kerap menjadi pangkal persoalan hukum. “Masalah kecil seperti kucing kawin pun bisa jadi besar karena ego pribadi. Padahal bisa selesai di tingkat RT,” katanya. Ia mengingatkan bahwa proses hukum tetap memerlukan pengorbanan waktu dan biaya, meskipun LBH memberikan layanan gratis.
Sesi penyuluhan hukum menjadi penutup malam itu. Advokat Dr. M. Ali Syaifudin, S.H., M.H., Ketua DPP LBH Hade Indonesia Raya, tampil memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi UU Bantuan Hukum. Ia menekankan bahwa hak atas pendampingan hukum adalah bagian dari HAM.
“Setiap warga, apapun latar belakangnya, berhak atas bantuan hukum. Termasuk mereka yang dulunya kaya tapi kini tak mampu. Cukup bawa SKTM atau BPJS,” jelasnya.
Keberadaan Posyankum di RW 09 Semper Barat diharapkan menjadi garda depan dalam menjembatani masyarakat miskin atau termarjinalkan dengan akses keadilan. LBH HIR membuka pintu lebar bagi siapa pun yang ingin memperjuangkan haknya secara hukum tanpa biaya, asalkan memenuhi persyaratan administratif.
Dengan antusiasme warga dan komitmen para pemangku kepentingan, Posyankum RW 09 menjadi harapan baru bagi warga Jakarta Utara—bahwa keadilan bukan hanya milik mereka yang berduit.
