Oleh: redaksi
Media Warta Nasional | Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik dari GMT Institute, Agustinus Tamtama Putra, menilai bahwa kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, hal ini didukung oleh berbagai penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta institusi lainnya.
Tamtam menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih peringkat pertama dalam beberapa prestasi yang menunjukkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan, baik dari KPK maupun BPKP, tuturnya Kamis 13/06/24.
Hal ini, menurutnya, menjadi dasar yang cukup bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov DKI Jakarta pada tahun ini.
Lebih lanjut, Tamtam menyebutkan sejumlah alasan yang mendukung keyakinannya bahwa Pemprov DKI Jakarta layak mendapatkan opini WTP lagi tahun ini. Diantaranya adalah perolehan nilai tertinggi dalam kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan predikat tertinggi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dari BPKP.
Selain itu, Pemprov DKI juga meraih predikat tertinggi MCP dari KPK dan nilai hasil Survey Penilaian Integritas KPK sebesar 79,96, yang jauh di atas rata-rata nasional sebesar 70,97.
Tamtam menambahkan bahwa seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran Pemprov DKI dilakukan secara non tunai, memungkinkan setiap aliran dana dapat ditelusuri secara transparan dan akuntabel. Semua aset DKI juga telah dicatat dan diadministrasikan dengan baik.
Menanggapi isu terkait jual-beli opini WTP oleh oknum pegawai BPK, Tamtam menekankan bahwa hal tersebut seharusnya tidak terjadi mengingat BPK merupakan lembaga dengan integritas tinggi yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan negara secara profesional dan bersih dari praktik transaksional.
