Reporter : Lambas
Editor : Wiratno
Baca Juga:
MEDIA WARTA NASIONAL | BOGOR – Dalam menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (29/10). Rakornas ini dihadiri oleh Sekda dan Kepala Bappedalitbang se-Indonesia.
Dalam hal itu Sekda Kabupaten Bogor, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk ikhtiar strategis Kemendagri untuk menyinkronkan program dan kegiatan lintas sektor antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga (K/L).
“Rakornas ini bukan hanya sekadar forum koordinasi, tapi juga wadah untuk membangun bank solusi yang menghimpun berbagai usulan strategis dari seluruh daerah dari kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia,” Ujar Ajat Rochmat Jatnika.
Beliau juga menjelaskan, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk menyamakan persepsi terkait implementasi program-program prioritas nasional, seperti MBG (Masyarakat Berdaya Guna), Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, hingga Ketahanan Pangan. Seluruh kebijakan tersebut, memerlukan masukan langsung dari pemerintah daerah agar pelaksanaannya di lapangan lebih tepat sasaran.
Terkait kondisi fiskal daerah, Ajat juga menyoroti dampak dari kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang berbeda antar-wilayah.
Sekda juga mengungkapkan, terdapat sekitar 147 Kabupaten/Kota di Indonesia yang belanja wajib dan mengikatnya seperti gaji pegawai, listrik, air, dan operasional dasar masih belum mencukupi.
“Ada daerah yang fiskalnya cukup kuat, tapi banyak juga yang masih terbatas. Di Jawa Barat sendiri, ada lima daerah yang perlu pembahasan lanjutan dengan Kemendagri, yaitu Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya,” jelasnya.
“Ada daerah yang fiskalnya cukup kuat, tapi banyak juga yang masih terbatas. Di Jawa Barat sendiri, ada lima daerah yang perlu pembahasan lanjutan dengan Kemendagri, yaitu Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat, khususnya yang bersifat mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sekda menambahkan, Kabupaten Bogor juga terus berkomitmen mendukung implementasi program Astacita seperti pemberdayaan ekonomi melalui koperasi desa, pembangunan sekolah rakyat, serta kolaborasi dengan TNI untuk pembangunan fasilitas publik.
Menjawab isu mengenai program nasional tiga juta rumah, Ajat menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah dengan kontribusi tertinggi dalam penyediaan perumahan tersebut.
Dari data yang disampaikan Kementerian Perumahan, Kabupaten Bogor termasuk penyumbang terbesar dalam program tiga juta rumah. Selain pembangunan rumah baru, program ini juga mencakup penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS),” tutur Ajat.
Ajat menegaskan, kegiatan Rekornas ini tidak hanya memperkuat sinergi program, tetapi juga mempererat komunikasi dan kolaborasi antar daerah.
Momentum ini menjadi wadah saling mengenal dan bertukar gagasan antarsekda dari berbagai daerah. Sinergi seperti inilah yang kita butuhkan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Kemudian, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya, menegaskan pentingnya sinergi, komunikasi, dan inovasi dalam menjalankan berbagai program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dari data yang disampaikan Kementerian Perumahan, Kabupaten Bogor termasuk penyumbang terbesar dalam program tiga juta rumah. Selain pembangunan rumah baru, program ini juga mencakup penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS),” tutur Ajat.
Ajat menegaskan, kegiatan Rekornas ini tidak hanya memperkuat sinergi program, tetapi juga mempererat komunikasi dan kolaborasi antar daerah.
