Reporter : Lambas
Editor : Wiratno
Baca Juga:
MEDIA WARTA NASIONAL | BOGOR’ Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) Jumat (10/4). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam rangka mendorong efisiensi energi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selaku Skretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menjelaskan bahwa pelaksanaan hari pertama WFH berjalan dengan baik dan tetap terkendali.
“Pada minggu ini kita melaksanakan Work From Home untuk pertama kalinya di hari Jumat. Dari data yang ada, sekitar 2.130 ASN atau kurang lebih 10 persen menjalankan WFH,” Kata Ajat.
Sekda juga menambahkan, tidak semua perangkat daerah menerapkan WFH secara penuh. Beberapa unit tetap menjalankan Work From Office (WFO) 100 persen, terutama yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Ada dua kecamatan yang tidak menerapkan WFH, yaitu Kecamatan Tenjo dan Cigombong. Selain itu, layanan esensial seperti rumah sakit, BPBD, Damkar, dan Satpol PP tetap hadir penuh,” Jelas Sekda Kabupaten Bogor.
Ajat pun menegaskan bahwa sebelum pelaksanaan, seluruh perangkat daerah telah diminta menyusun rencana kerja harian secara rinci guna memastikan produktivitas tetap terjaga.
“Setiap pegawai sudah menyampaikan rencana kerja dari pagi sampai sore. Saya memantau langsung, aktivitas pemerintahan tidak terhenti. Bahkan ketika dibutuhkan, ASN tetap siap hadir,” Tegas Ajat.
Sebagai Sekretaris Daerah Ajat mengapresiasi pelaksanaan hari pertama yang dinilai sukses dan akan dilakukan evaluasi dalam satu bulan ke depan, terutama terkait efisiensi energi.
“Kita akan evaluasi dampaknya terhadap efisiensi penggunaan BBM, listrik, dan energi lainnya. Harapannya ini menjadi kebiasaan baru serta menumbuhkan budaya hemat energi, tidak hanya di kantor tetapi juga di lingkungan keluarga ASN,” Tambahnya.
Dan Ajat memastikan, sesuai arahan Bupati Bogor, pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
“Walaupun WFH, layanan kepada masyarakat tetap 100 persen berjalan. Ketika diperlukan, ASN tetap hadir,” Tandasnya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bogor Fusia Meidiawaty menegaskan bahwa sektor layanan kesehatan tidak terdampak kebijakan WFH karena tetap beroperasi penuh.
“Dalam surat edaran sudah jelas, fasilitas pelayanan langsung seperti puskesmas dan rumah sakit tidak diberlakukan WFH. Pelayanan kepada pasien tetap berjalan normal,” Ujarnya.
Fusia menjelaskan, kebijakan WFH hanya diterapkan pada sebagian pegawai administratif di lingkungan Dinas Kesehatan dengan sistem bergiliran.
“Untuk internal dinas, kami menerapkan skema 50:50 secara bergantian. Namun pejabat struktural tetap bekerja di kantor. Kami juga memanfaatkan teknologi seperti zoom meeting dan tanda tangan elektronik agar administrasi tetap berjalan lancar,” Jelasnya.
Menurut Fusia dari hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak terganggu.“Dan kami sudah cek langsung ke puskesmas, pelayanan tetap berjalan seperti biasa. WFH ini tidak menghambat layanan kepada masyarakat,” Tegasnya.
Lanjut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci utama dalam mendukung efektivitas WFH.
“Kami mengoptimalkan penggunaan zoom meeting, tanda tangan elektronik (TTE), serta memastikan sejumlah personel tetap siaga WFO seperti petugas layanan 112, pengelola jaringan intranet, pusat data, dan tim peliputan,” Ungkap Bambang.
Untuk tingkat kewilayahan, Camat Bojonggede, Teny Ramdani, menyambut baik kebijakan WFH yang dinilai efektif dan efisien.
“Kami merasakan langsung bahwa program ini berjalan efektif. ASN yang WFH tetap disiplin dan standby. Pelayanan kepada masyarakat juga tidak terganggu,” Kata Teny.
Teny memastikan bahwa sektor pelayanan tetap berjalan normal karena tidak termasuk dalam kebijakan WFH.
“Untuk pelayanan masyarakat, petugas tetap masuk. Masyarakat tetap bisa mengakses layanan”.
