Agustus semestinya menjadi bulan penuh sukacita bagi masyarakat Indonesia. Namun, di tengah semarak perayaan kemerdekaan, berbagai persoalan lingkungan masih menjadi tantangan.
Salah satunya kebakaran hutan di Kalimantan yang hingga kini belum sepenuhnya pulih.
Hutan yang menjadi salah satu penyangga ekosistem dunia tersebut kembali menghadapi ancaman kebakaran yang menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat.
Berdasarkan data satelit NOAA-20 yang disebutkan dalam bahan tersebut, terdapat sekitar 1.487 titik panas, dengan konsentrasi terbanyak berada di wilayah Kalimantan Tengah.
Dosen pengajar Program Studi Magister Manajemen Bencana, Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Airlangga (UNAIR), Dr Hijrah Saputra S T M Sc menyampaikan tanggapannya.
“Kebakaran ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor cuaca yang saat ini kita berada dalam musim kemarau El Nino. Hal ini membuat kondisi cuaca lebih kering dan membuat kebakaran rentan untuk terjadi, ditambah lagi lahan di hutan Kalimantan yang bersifat lahan gambut yang mudah terbakar dan cepat menyebar,” ujar Hijrah.
Ia juga menambahkan, bahwa faktor utama lainnya disebabkan oleh manusia yang secara sembarangan melakukan pembukaan lahan oleh industri dan pembalakan liar.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Pulau Sumatra relatif telah terkendali. Hal tersebut disampaikan usai Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau dan Sumatera Selatan, pada Senin (24/08/2026), untuk memastikan langsung perkembangan penanganan karhutla di lapangan.
“Setelah hari Sabtu kemarin ya, tanggal 22, Bapak Presiden berkunjung ke Kalimantan Barat dan dilanjutkan ke Kalimantan Tengah dalam rangka memonitor penanganan Karhutla. Hari ini beliau melanjutkan perjalanan ke Pulau Sumatra, yaitu tepatnya tadi pagi beliau berkunjung ke Riau, Pekanbaru dan kemudian dilanjutkan ke Palembang, Sumatera Selatan,” ujar Mensesneg dalam keterangannya kepada awak media di Palembang.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo memimpin dua kali rapat koordinasi terkait penanganan karhutla. Rapat terakhir turut tersambung secara daring dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jambi dan Lampung untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi terkini di empat provinsi di Sumatra.
Meski kondisi secara umum telah terkendali, Mensesneg menjelaskan bahwa asap masih ditemukan di beberapa wilayah meskipun titik api telah padam. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi karakteristik lahan gambut serta keberadaan batu bara di sejumlah kawasan di Sumatra.
“Beberapa dilaporkan sudah tidak ada titik api tetapi memang masih ada asap yang terus muncul karena ini kan ada lahan gambut, ada juga tadi dilaporkan karena ada batubara juga di wilayah-wilayah terutama di Sumatra,” ucapnya.
Presiden Prabowo pun meminta seluruh jajaran tetap menuntaskan area karhutla yang masih tersisa. Meskipun luasan yang harus ditangani relatif kecil, pemerintah pusat tetap memberikan dukungan tambahan sesuai kebutuhan di lapangan.
Respons Pemerintah Dinilai Belum Maksimal
Dampak yang dihasilkan dari massive fire yang terjadi sampai ke negara tetangga merugikan berbagai aspek. Meskipun begitu, Hijrah menilai kesiapan dan kecepatan respon dari pemerintah kurang maksimal.
“Meskipun pemerintah sudah bergerak untuk memberikan bantuan dari unit pemerintah. Seperti BNPB, BMKG, pemerintah daerah, TNI, Polri yang sudah bergerak menangani di lapangan.
Namun, saya sangat menyayangkan, saat ini Kementerian Kehutanan belum mengeluarkan pernyataan resmi atau konferensi pers soal kondisi terkini, padahal dampaknya sudah mencapai lintas negara seperti di Malaysia dan Brunei,” ujar Hijrah pada Sabtu (22/8/2026).
Lanjut Dr Hijrah Saputra, Kerugian dialami di berbagai Sektor
Kemudian, kebakaran ini juga menimbulkan berbagai ancaman kesehatan. “Untuk saat ini masyarakat harus waspada terkait asap yang ditimbulkan dari efek kebakaran. Masalah kesehatan yang ditimbulkan seperti kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) melonjak tinggi.
Terlebih mayoritas anak-anak, remaja, ibu hamil, dan lansia yang menghirup kualitas udara yang termasuk kategori berbahaya untuk dihirup,” ujar Hijrah.
Kementerian Kesehatan mencatat kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Indonesia telah menembus lebih dari 400 ribu kasus per pekan. Kasus ISPA ini termasuk salah satu tren mingguan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya jika dibandingkan dengan periode awal kemarau tahun lalu.
Dari sisi lingkungan, Indonesia kehilangan paru-paru dunia, vegetasi, dan fungsi ekologis untuk menyimpan karbon yang menghasilkan oksigen dan keseimbangan ekosistem. “Kalau sudah terbakar seperti ini membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun lagi untuk dapat direstorasi untuk dapat pulih kembali,” tutur Hijrah.
Selain itu, terjadi dampak sosial ekonomi yang tak kalah penting. “Artinya banyak sekolah-sekolah yang terpaksa diliburkan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara tetangga. Keterbatasan jarak pandang ini menghambat aktivitas perekonomian di wilayah tersebut yang harus terhenti,” tambahnya.
Mitigasi Mendesak Kebakaran
Masyarakat, khususnya yang berada di daerah Kalimantan harus waspada terkait paparan asap. Hijrah mengimbau untuk mengurangi paparan secara langsung dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jikalau memang benar-benar terdesak, ia menghimbau untuk masyarakat tetap menggunakan masker di luar ruangan.
“Pemerintah dan pihak akademisi juga dapat memberikan literasi kepada masyarakat setempat atau perusahaan-perusahaan besar untuk tidak membuka lahan secara sembarangan,” ujar Hijrah.
Langkah mitigasi mendesak yang dapat dilakukan saat ini adalah pertama kecepatan pengendapan titik-titik api. “Pemerintah dan masyarakat setempat bisa dengan secepat mungkin melakukan penangan pertamanya dengan pengendapan titik api, terutama titik-titik gambut yang menjadi hotspot,” tutur Hijrah
Tinggalkan Balasan