Oleh: Redaksi
MEDIA WARTA NASIONAL | Demonstrasi terjadi hampir di seluruh Kota dan Kabupaten bahkan Provinsi di Indonesia. Hal ini dipicu oleh ketidak puasan publik atas pelayanan negara terhadap rakyatnya dan kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Baca Juga:
Menurut Ketua Umum Forum Penulis dan Wartawan Indonesia (FPWI) Rukmana, S.Pd,I., CPLA., Demo juga dipicu oleh kebijakan – kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh DPR. Demonstrasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah adalah potret dimana sebuah kebijakan atau aturan terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan menjadi 250 % mendapat penolakan luar biasa dari masyarakat yang menggelar aksi demonstrasi besar – besaran 25/08/2025 yang menuntut KPK menetapkan Sudewo (Bupati Pati) diperiksa dan diterapkan tersangka dalam kasus proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2022-2024, demonstrasi ini pun berbuntut lengsernya Bupati Pati, Jawa Tengah Sudewo.
Bahkan Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat juga terjadi di Gedung DPR – RI Jakarta Senin 25/08/2025, tak tanggung – tanggung, mereka menuntut DPR – RI dibubarkan, ini adalah puncak kekecewaan masyarakat terhadap kinerja anggota DPR yang dinilai menghianati amanah ataubkepercayaan rakyat.
“Salah satu poin kekecewaan tersebut adalah diberikannya tunjangan senilai Rp: 50 juta perbulan kepada setiap anggota DPR – RI”, ungkap Rukmana kepada wartawan.
Ia juga melihat bahwa; Sistem perpajakan di Sebuah negara menjadi salah satu indikator penting bagi kemajuan, kesejahteraan dan pembangunan sebuah negara. Oleh karenanya beberapa negara memilih alternatif untuk menerapkan tarif pajak yang tinggi untuk dapat memberikan layanan publik yang berkualitas, namun ada juga yang justru menhilangkan pungutan pajak sama sekali, hebatnya negara tersebut tetap mampu memberikan standar hidup yang baik bagi warganya.
Rukmana juga menjelaskan, Fenomena pungutan pajak yang tinggi ini diidentikan dengan negara-negara maju yang memiliki sistem kesejahteraan sosial yang mapan. Jika kita merujuk pada data terkini dari Price Waterhouse Coopers (PwC) dan Trading Economics, terdeteksi beberapa negara sangat konsisten dalam menerapkan tarif pajak yang signifikan guna membiayai berbagai program sosial dan pembangunan infrastruktur. Hebatnya, meski negara menerapkan pajak yang tinggi, pemerintah dalam negara-negara ini justru mendapat apresiasi dari publik atas fasilitas hidup layak yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya.
Ketum Forum PWI Rukmana juga memaparkan data negara – negara dalam hal pungutan pajak tinggi dan rendah bahkan tidak memungut pajak sama sekali, berikut data yang disampaikannya.
1. Finladia (57,30 %)
Jika kita lihat, Finlandia menempati daftar nomor satu terkait negara dengan pajak tertinggi di dunia, Finladia menerapkan tarif pajak penghasilan pribadi sebesar 57,30%. Namun pendapatan dari pajak ini dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk membangun sistem pendidikan yang kini diakui oleh dunia sebagai salah satu yang terbaik di dunia, Finlandia mampu menyediakan pendidikan gratis dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sungguh fenomena yang tidak ada di negara kita Indonesia.
Selain itu, Finladia juga menjamin masyarakatnya mendapatkan akses ke fasilitas pendidikan berkualitas tinggi, masyarakat juga dapat mengakses perpustakaan modern, laboratorium canggih, dan program pertukaran internasional.
Lanjut Rukmana, Tak hanya dibidang pendidikan, Finlandia juga memberikan layanan kesehatan dengan mengoperasikan sistem kesehatan universal yang menjamin setiap warga mendapatkan perawatan medis berkualitas dengan biaya yang sangat murah. Selain Pendidikan dannkesehatan, Finlandia mampu membangun Infrastruktur yang terbilang modern, masyarakat dapat menikmati jaringan transportasi publik yang efisien, jalan raya berkualitas tinggi, dan akses internet cepat serta mampu menjangkau ke pelosok negeri.
2. Denmark (55,90%)
Indonesia juga dapat berkaca ke Denmark yang menerapkan pajak penghasilan senilai 55,90%, negara ini memakai uang pajak dari rakyatnya untuk membangun sistem kesejahteraan sosial yang komprehensif. Denmark mampu memberikan program tunjangan kepada pengangguran yang generous, dimana warga yang kehilangan pekerjaan tetap bisa mempertahankan standar hidup yang layak selama mencari pekerjaan baru. Sungguh menakjubkan pengelolaan uang di Negara Denmark ini.
Tak hanya itu, Denmark juga mampu memberikan jaminan hari tua dan perawatan bagi lansia yang berkualitas. Denmark menyuguhkan Fasilitas publik yang dirancang dengan sangat baik, dilengkapi taman kota yang luas, jalur sepeda yang terintegras, dan pusat-pusat komunitas modern yang menjadi pusat aktivitas sosial warga. Selain itu Denmark juga telah menerapkan layanan pemerintah dengan sistem digital yang efisien dan menjamin transparansi serta responsivitas terhadap kebutuhan warga.
3. Jepang (55,95%)
Jepang Negara yang luluh lantak karena dibom oleh sekutu kini bangkit menjadi negara maju karena hara kirinya, dimana seorang pejabat akan mengundurkan diri jika gagal dalam mengemban tugas.
Sebagai negara dengan populasi lansia terbesar di dunia, Jepang juga menjadi salah satu negara yang menerapkan pajak penghasilan tinggi yaitu senilai 55,95% untuk mendukung berbagai program sosial yang diprioritaskan untuk lansia. Negara ini juga menempatkan program pensiun nasional Jepang secara prioritas dan hasil terbaik.
Infrastruktur dalam ruang lingkup transportasi Jepang menjadi tolok ukur bagi dunia, Jepang dikenal dengan sistem kereta api yang cepat dan tepat waktu dengan dukungan teknologi shinkansen yang menjadi kebanggaan negara Jepang. Keamanan dan kenyamanan di ruang publik adalah prioritas utama, hal ini tercermin dari tingkat kejahatan yang sangat rendah, kantor Polisi di Jepang terlihat sepi, fenomena ini sangat jauh jika dibandigkan dengan Indonesia yang setiap hari Kantor Polisi ramai dengan para korban tindak kriminal yang melapor.
Jepang mampu mengembangkan teknologi yang canggih guna mendukung layanan publik, dari sistem peringatan bencana hingga manajemen lalu lintas pintar.
1. United Arab Emirates (0%)
Kini saya akan mengajak para pembaca untuk melihat bahwa ada negara yang tidak memungut pajak penghasilan terhadap warga negaranya. Sudah sejak lama Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara berkembang pesat tanpa mengandalkan pajak penghasilan. Negara ini mempunyai pendapatan yang berasal dari industri minyak dan gas, usaha yang dikelola oleh negara ini menerapkan sistem pengelolaan yang sangat efisien dan dapat membiayai pembangunan infrastruktur modern dan layanan publik.
Sebut saja Dubai dan Abu Dhabi, ini adalah dua emirat terpenting UEA yang telah bertransformasi menjadi metropolis futuristik jika kita berkunjung kesana maka akan terlihat gedung-gedung pencakar langit yang sangat ikonik dengan sistem transportasi modern dan canggih dilengkapi pusat perbelanjaan yang berkelas internasional. Luar biasanya lagi, Pemerintah UEA mampu memberikan subsidi bagi warga lokalnya berupa listrik, air, perumahan, dan layanan kesehatan modern.
2. Bahamas (0%)
Selain UEA, Kepulauan Bahamas pun dapat membuktikan bahwa negara bisa maju dan makmur tanpa harus mengandalkan pajak penghasilan. Bahamas membangun dan mensejahterakan warganya dengan mengembangkan sektor pariwisata dan jasa keuangan dengan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntable.
Alhasil, Negara kepulauan ini telah mampu membangun reputasi atau image negara yang menyuguhkan surga wisata premium dengan pantai-pantai eksotis dan resort mewah yang menarik. Para Wisatawan kelas atas yang berasal dari seluruh dunia berkunjung ke Negara tersebut. Hal ini didukung oleh sektor perbankan offshore yang kuat serta memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian negara.
Hanya dari sektor pariwisata saja Bahamas mampu mengembangkan Infrastruktur, pembangunan pelabuhan modern, bandara internasional dan jalan raya yang menghubungkan pulau-pulau utama. Biaya hidup di Kepulauan Bahamas memang cukup tinggi, namun ini tidak pernah dikeluhkan oleh warga setempat, bahkan mereka memperoleh standar hidup yang baik dan akses fasilitas modern serta layanan yang berkualitas.
Rukmana juga menekankan agar pemerintah tidak membuat aturan atau kebijakan yang membuat rakyat tersakiti, Ia juga menggaris bawahi bahwa; “dari fakta inilah seharusnya bangsa ini (Indonesia) mau belajar, terutama para pemangku kepentingan, para pengelola negara, para pengelola anggaran negara baik tingkat pusat dan daerah untuk tidak selalu memaksakan memungut pajak tinggi kepada rakyat dalam mencapai pembangunan nasional maupun mensejahterakan rakyat”, tegasnya.
Mari kita bandingkan kualitas layanan publik antara negara dengan pajak tertinggi dan terendah, “saya akan memberikan informasi dan wawasan menarik tentang berbagai model pengelolaan kesejahteraan masyarakat”, lanjut Rukmana Selasa 26/08/2025 dirumahnya.
Kedua kelompok negara ini melakukan pendekatan yang sangat berbeda dalam pembiayaan layanan publik, namun faktanya kedua kelompok negara ini mampu memberikan standar hidup terbaik bagi warganya. Kita dapat melihat perbedaan utama dari kedua kelompok negara ini dalam memberikan layanan teebaik bagi warganya, hal ini terletak pada filosofi pemerataan kesejahteraan dan aksesibilitas layanan, yang tercermin dalam sistem yang mereka terapkan.
Negara-negara yang menerapkan pajak tinggi seperti Finlandia, Denmark, dan Jepang menganut prinsip universalitas dalam penyediaan layanan publik. Disisi lain sistem kesehatan mereka memberikan akses yang sama kepada seluruh warga negara, setiap warga memperoleh hak yang sama tanpa memandang status ekonomi. Setiap warga berhak mendapatkan perawatan medis berkualitas tinggi dengan biaya yang sangat minimal atau bahkan gratis.
Sedangkan di Sektor pendidikan, mereka menerapkan sistem yang menjamin setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Tak hanya itu, program jaminan sosial yang komprehensif juga melindungi warga dari berbagai risiko kehidupan, mulai dari tunjangan pengangguran hingga jaminan hari tua.
Walau demikian, sistem tersebut bukan berarti tidak memiliki tantangan. Tingginya pajak telah membuat masyarakat kelas menengah harus menyerahkan sebagian besar pendapatannya guna mendanai layanan publik. Disamping itu biaya hidup di negara-negara ini pun cenderung tinggi, hal ini dikarenakan beban pajak yang sangat besar.
Fakta lain menunjukan, sistem birokrasi yang terlalu kompleks terkadang dapat menimbulkan inefisiensi dalam penyediaan layanan, meski demikian, secara umum tetap berjalan dengan baik.
Negara Bebas Pajak: Antara Eksklusivitas dan Kemewahan
Bangsa yang maju adalah bangsa yang terus belajar dari ketertinggalan bagsa lain, negara-negara membebaskan bagi warganya seperti UAE, Monaco, dan Bahamas mengadopsi pendekatan berbeda dalam penyediaan layanan publik.
Negara – negara ini menyuguhkan fasilitas dan infrastruktur modern yang melebihi standar internasional. Pusat perbelanjaan yang mewah, sistem transportasi modern dan canggih, fasilitas kesehatan premium menjadi ciri khas negara-negara ini. Fakta mengejutkan terkait daya beli masyarakat yang tinggi, hal ini didukung oleh tidak adanya pajak penghasilan dan memungkinkan warga untuk menikmati gaya hidup mewah.
Kelemahannya, konsep ini memiliki keterbatasannya sendiri. Akses ke layanan premium seringkali tergantung pada kemampuan finansial individu, menciptakan kesenjangan sosial yang lebih terlihat. Ketergantungan pada sumber daya alam atau sektor tertentu (seperti minyak atau pariwisata) membuat ekonomi mereka lebih rentan terhadap fluktuasi pasar global. Selain itu, beberapa layanan mungkin tidak tersedia bagi non-warga atau pekerja asing, menciptakan sistem dua tingkat dalam masyarakat.
Meski demikian, kedua model ini dapat menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana negara dapat mengatur kesejahteraan warganya. Negara dengan pajak tinggi telah membuktikan sistem universal dapat menciptakan masyarakat yang lebih merata dan terjamin.
Meski harus mengeluarkan biaya ekonomi yang signifikan. Sementara itu, dalam konteks ini, negara bebas pajak menunjukkan bahwa kemakmuran dan layanan berkualitas dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya alternatif yang cerdas, walaupun ini tidak bisa ducapai oleh semua lapisan masyarakat.
Mengakhiri perbincangannya dengan wartawan yang tergabung dalam Forum PWI Rukmana menegaskan.
“Kita sebagai bangsa dapat menarik suatu kesimpulan bahwa; kedua model ini cukup berhasil dalam konteks masing-masing. Namun Kuncinya bukan hanya pada tinggi rendahnya pajak, tetapi pada bagaimana negara dapat mengelola keuangan negara yang diperoleh dari pajak dengan transparan, profesional dan akuntable sehingga dapat digunakan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia”, tandasnya.
“Penegakan hukum bagi koruptor melalui undang – undang perampasan aset adalah pintu kemakmuran bagi rakyat Indonesia, karena korupsi telah menggerogoti negara dari dalam laksana tikus memakan padi di Lumbung padi, negara tidak boleh kalah oleh koruptor”, pungkasnya.
