Reporter: Rahmah
Editor: Wiratno
Baca Juga:
“Desak Pemerintah Lakukan Pembinaan dan Legalisasi Usaha Tambang”
MEDIA WARTA NASIONAL | PIDIE – Gelombang penolakan muncul dari masyarakat Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, terhadap rencana pemerintah menutup aktivitas tambang emas rakyat di wilayah tersebut. Penolakan itu mengemuka dalam rapat koordinasi pengurusan izin tambang rakyat yang digelar di aula kantor camat setempat, Minggu (28/9).
Rapat yang dihadiri para tokoh masyarakat, geuchik dari lima gampong, serta penambang rakyat ini menegaskan bahwa tambang emas di Geumpang telah menjadi penopang utama ekonomi warga. Aktivitas tambang diyakini mendorong perputaran uang di pasar UMKM, meningkatkan daya beli, dan ikut menggerakkan ekonomi Pidie secara umum.
“Pemerintah seharusnya melakukan pembinaan, bukan menutup tambang yang sudah lama menjadi sumber penghidupan masyarakat,” demikian salah satu poin sikap yang disepakati peserta rapat.
Warga berharap pemerintah membantu pengurusan izin usaha tambang rakyat agar memiliki legalitas hukum, sekaligus melakukan pengawasan resmi agar penambangan sesuai prosedur. Menurut mereka, penutupan tambang justru berpotensi mematikan sumber pendapatan keluarga yang selama ini menopang kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak-anak.
Masyarakat juga menepis isu bahwa tambang rakyat di Geumpang dikuasai pihak luar. Mereka menegaskan, seluruh 19 unit ekskavator yang beroperasi adalah milik warga setempat, hasil pembelian secara patungan.
Lebih jauh, warga menyebutkan, hasil tambang rakyat tak hanya menghidupi rumah tangga, tetapi juga turut membantu pembangunan sarana publik. Mulai dari masjid, jalan, irigasi, hingga pembangunan asrama mahasiswa asal Pidie di Banda Aceh.
Dalam forum itu, masyarakat Geumpang juga meluruskan tudingan Panitia Khusus DPRA yang menyebut adanya setoran dana bagi aparat keamanan. “Kami menegaskan, pelaku tambang tidak pernah memberikan uang kepada pihak keamanan,” ujar perwakilan warga.
Sikap tegas masyarakat Geumpang ini kini menunggu respons pemerintah. Mereka berharap, alih-alih menutup tambang, pemerintah membuka ruang dialog dan memberikan solusi yang berpihak pada keberlanjutan ekonomi rakyat.
