Oleh : Redaksi
“Kami Bayar, Tapi Diperlakukan Tak Manusiawi”
Baca Juga:
MEDIA WARTA NASIONAL | BEKASI – Di berbagai negara maju, pelayanan transportasi publik menjadi cermin kualitas tata kelola negara. Model transportasi umum dirancang tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Sayangnya, di Indonesia, pelayanan publik khususnya transportasi kereta api masih jauh dari harapan.
PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kembali menjadi sorotan publik akibat buruknya pelayanan pada rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) di wilayah Jabodetabek. Kondisi kereta yang penuh sesak, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja, menggambarkan bagaimana kenyamanan penumpang kerap terabaikan.
Situasi tersebut dirasakan langsung oleh Rahmah Fadilah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM). Setiap hari Ia menggunakan KRL untuk berangkat kuliah dari Stasiun Bekasi menuju Pondok Ranji.
“Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat saya naik kereta untuk kuliah. Suasananya sangat tidak nyaman berdesakan, berhimpitan, bahkan sering kali harus berdiri sepanjang perjalanan. Hal ini disebabkan karena tempat duduk hanya untuk prioritas lansia dan ibu hamil,” tutur Rahmah kepada redaksi, Rabu (12/11/2025).
Rahmah menilai, kondisi tersebut bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan kegagalan manajemen dalam menyediakan pelayanan publik yang layak. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak menutup mata terhadap penderitaan masyarakat pengguna transportasi umum.
“Sudah saatnya pemerintah menegur keras Direktur Utama PT KAI. Kami ini rakyat yang membayar pajak dan membeli tiket bukan penumpang gratisan. Tapi mengapa kami harus diperlakukan seperti ini? rasanya seperti bukan manusia. Ini sangat memalukan untuk negara sebesar dan sekaya Indonesia,” ujarnya tegas.
Kritik Rahmah mencerminkan keresahan banyak pengguna KRL Jabodetabek yang setiap hari harus bertarung demi sekadar ruang berdiri. Padahal, KRL menjadi andalan transportasi bagi jutaan pekerja dan pelajar di kawasan metropolitan.
Pengamat transportasi publik menilai, PT KAI perlu segera melakukan pembenahan menyeluruh mulai dari penambahan rangkaian kereta pada jam sibuk, manajemen waktu keberangkatan, hingga peningkatan fasilitas stasiun. Transparansi dalam penggunaan anggaran subsidi publik juga perlu dibuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana keseriusan BUMN ini dalam memperbaiki layanan.
Kritik dari kalangan muda seperti Rahmah menjadi pengingat penting bahwa pelayanan publik bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi juga penghormatan terhadap martabat manusia. Karena transportasi yang manusiawi adalah hak setiap warga negara.
