Reporter: Winda
Editor : Wiratno
Baca Juga:
MEDIA WARTA NASIONAL | JAKARTA – Konfederasi KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) menyerukan Aksi Nasional yang akan digelar pada Kamis, 6 November 2025, di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Ribuan buruh dari berbagai daerah dijadwalkan turun ke jalan menuntut lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh serta penghentian praktik eksploitasi dan sistem kerja kontrak yang dianggap semakin menindas.
Dalam keterangan resminya, Pengurus Pusat Konfederasi KASBI menyatakan aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap maraknya “informalisasi” kerja yang menjerat kaum buruh. Sistem outsourcing, kerja kontrak, harian lepas hingga magang dinilai sebagai bentuk eksploitasi modern yang menekan kesejahteraan pekerja. Di tengah situasi ekonomi global yang tak menentu, gelombang PHK besar-besaran menambah beban kaum buruh.
“Kaum buruh menghadapi realitas kerja yang makin tidak manusiawi. Upah murah, kontrak tak berkesudahan, dan ancaman PHK menjadi keseharian. Negara justru semakin represif terhadap rakyat yang bersuara,” ujar pernyataan resmi Konfederasi KASBI.
Organisasi buruh ini juga menyoroti lambannya sikap pemerintah dan DPR pasca keluarnya Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 tentang Omnibus Law Cipta Kerja, yang membuka ruang bagi revisi kebijakan ketenagakerjaan. Menurut KASBI, kesempatan itu seharusnya digunakan untuk melibatkan serikat buruh dalam merumuskan undang-undang yang lebih berpihak kepada pekerja.
Kini, KASBI menegaskan, sudah saatnya serikat buruh mengambil posisi terdepan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. “Demi masa depan yang sejahtera dan bermartabat, buruh harus bersatu dan berani bersuara,” tegas Ketua Umum KASBI, Sunarno, didampingi Sekretaris Jenderal Andi Kristiantono.
Teknis dan Rangkaian Aksi
Aksi akan dimulai pukul 10.00 WIB melalui long march dari Fly Over Taman Ria Senayan menuju Gedung DPR RI. Setibanya di lokasi, pimpinan pusat dan perwakilan KASBI dari berbagai daerah akan berorasi, disusul pertemuan sekitar 100 delegasi KASBI dengan pimpinan DPR RI, Badan Aspirasi Masyarakat, serta Komisi IX DPR RI. Pertemuan tersebut akan membahas sejumlah poin tuntutan yang menjadi dasar perjuangan buruh.
Simbol perlawanan juga akan hadir dalam bentuk Patung Gurita, spanduk, baliho, dan umbul-umbul bertuliskan tuntutan. Tak hanya itu, aksi juga akan diwarnai penampilan seni dari para buruh: Sanggar Tari Candrakanti Buruh Subang, Dance Buruh Cimahi, Musik Band Buruh Sumedang, Pencak Silat Buruh Banten, hingga pembacaan puisi dari buruh Karawang.
Diperkirakan sekitar lima ribu massa aksi akan hadir, berasal dari wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, hingga Sumatera Selatan.
Tuntutan Utama KASBI
- Sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh
- Berlakukan Upah Layak Nasional & naikkan upah 2026 minimal 15%
- Hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, pemagangan eksploitif, dan kemitraan palsu ojol
- Lindungi buruh perempuan; segera ratifikasi Konvensi ILO 190
- Sediakan day care murah dan ruang laktasi yang layak
- Jamin hak buruh di sektor perkebunan, pertanian, pertambangan, pendidikan, dan kesehatan
- Lindungi buruh migran dan pekerja perikanan; ratifikasi Konvensi ILO 188
- Turunkan harga sembako, BBM, TDL, dan tarif tol
- Hentikan represi dan kriminalisasi gerakan rakyat; bebaskan seluruh tahanan aksi
- Stop perang, blokade ekonomi, dan genosida — dukung kemerdekaan Palestina
Di akhir seruannya, KASBI menegaskan bahwa perjuangan buruh bukan sekadar soal upah, melainkan soal martabat dan masa depan bangsa.
“Demokrasi bukan hadiah — ia harus diperjuangkan. Kesejahteraan buruh adalah kesejahteraan bangsa,” tulis pernyataan penutup Konfederasi KASBI.
