Redaksi
MEDIA WARTA NASIONAL | JAKARTA – Ketua Umum DPP DEPRINDO (Asosiasi Developer Properti Indonesia), M Aditya Prabowo, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas perhatian serius Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor perumahan rakyat. Hal ini tercermin dari dua kebijakan strategis yang baru saja diumumkan pemerintah.
Baca Juga:
Menurut Aditya (sapaan akrab Moh. Aditya Prabowo), kebijakan strategis tersebut adalah penambahan kuota rumah subsidi dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dari semula 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit. Tambahan anggaran sebesar Rp35,2 triliun dialokasikan melalui Bendahara Umum Negara (BUN), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2025.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas disetujuinya usulan kenaikan kuota FLPP tersebut.
“Terimakasih kepada Menteri Keuangan yang telah menyetujui usulan kami dan ini sangat mendukung program rumah rakyat, karena rakyat butuh rumah dengan harga terjangkau”, ungkap Maruar dihadapan awak media (dikutip dari berbagai sumber).
Lanjut Aditya, kebijakan strategis berikutnya adalah perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen hingga 31 Desember 2025. Insentif ini berlaku untuk rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp5 miliar, dan PPN DTP 100 persen berlaku untuk pembelian hunian hingga Rp2 miliar. Misalnya, untuk rumah seharga Rp2 miliar, pembeli tidak dikenakan PPN. Namun, jika harga rumah Rp2,5 miliar, maka PPN hanya dikenakan pada selisih Rp500 juta, yaitu sebesar Rp55 juta (11%) Kamis 31/07/2025.
“Insentif PPN DTP ini sebelumnya hanya berlaku hingga Juni 2025. Dengan diterbitkannya PMK Nomor 13 Tahun 2025, pemerintah memperpanjang masa berlakunya hingga akhir tahun sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor properti nasional”, sambungnya.
M Aditya Prabowo memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian PKP, khususnya Menteri Ara, atas komitmen dan terobosan yang terus dilakukan sejak awal menjabat untuk menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah.
“Kebijakan ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ini juga menjadi dorongan besar bagi para pengembang untuk semakin aktif membangun rumah rakyat,” ujarnya.
Dengan kombinasi kebijakan insentif dan penambahan kuota FLPP, DEPRINDO optimis sektor perumahan akan tumbuh lebih sehat dan inklusif di tahun 2025.
