Reporter: Jecko Poetnaroeboen
Editor : Wiratno
MEDIA WARTA NASIONAL | MALUKU TENGGARA’ Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kabupaten Maluku Tenggara. A. Buce Rahakbauw menilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malra terkesan tutup mata terkait konflik kedua kelompok warga Ohoi / Danar Ternate kecamatan Kei kecil Timur.
Baca Juga:
Hal ini dikatakan oleh Ketua PWI Malra. A. Buce Rahakbauw kepada Media Warta Nasional (MWN), via telepon seluler. Jumat (27/3/2026).
Buce Rahakbauw mengatakan, bahwa saya
menilai sejauh ini para wakil rakyat terlalu sering tampil sekedar memberikan imbauan dari balik kursi, tetapi nyaris tak terlihat seorangpun yang hadir langsung di tengah masyarakat saat konflik benar-benar terjadi.
“DPRD jangan cuma duduk di kursi empuk lalu berteriak di media. Kalau benar mereka wakil rakyat, mestinya langsung terjun ke lapangan, temui masyarakat, dan ikut menenangkan situasi,” tegas Buce.
Menurut Rahakbauw, sejauh ini persoalan yang terjadi di Ohoi Danar bukanlah insiden yang berdiri sendiri. Konflik sosial di tengah masyarakat Maluku Tenggara, kata dia, sudah berulang kali muncul di berbagai titik, namun respons politik dari para wakil rakyat dinilai masih sebatas wacana dan pencitraan di ruang publik.
Buce bahkan menyindir keras sikap sebagian anggota dewan yang dinilainya lebih piawai bicara di media ketimbang bekerja di tengah – tengah masyarakat.
“Selama ini setiap ada keributan, DPRD cuma muncul dengan pernyataan. Seolah-olah kerja mereka selesai hanya dengan bicara. Padahal rakyat butuh kehadiran, bukan sekadar komentar,” katanya.
Ia menegaskan, 25 anggota DPRD Maluku Tenggara adalah wakil seluruh rakyat, bukan wakil kelompok, kubu, atau kepentingan politik tertentu. Karena itu, mereka semestinya tampil sebagai jembatan perdamaian, bukan penonton yang baru bersuara setelah suasana memanas.
“Mereka ini wakil rakyat Maluku Tenggara, bukan wakil kubu-kubu politik. Jadi jangan tunggu konflik membesar baru sibuk kasih pernyataan. Hadir itu saat rakyat sedang butuh,” ujarnya.
Dinilai Gagal Hadir Saat Konflik Memanas
Rahakbauw menilai, dalam sejumlah konflik yang pernah terjadi di beberapa titik di wilayah Maluku Tenggara, kehadiran DPRD di lapangan nyaris tak terasa. Padahal, menurut dia, para legislator seharusnya menjadi ujung tombak komunikasi sosial dan politik di tengah masyarakat.
Ia mencontohkan bahwa ketika situasi mulai memanas, seharusnya para anggota dewan segera turun, membangun komunikasi dengan kedua belah pihak, mendengar korban, mendekati keluarga pelaku, serta membantu meredam emosi warga.
“Jangan cuma main bola ping-pong di media. Rakyat butuh wakilnya turun langsung, bicara baik-baik dengan masyarakat, bikin pendekatan, dan bantu redam suasana,” katanya lagi.
Pemda Diminta Jangan Diam, Harus Hadir untuk Korban
Tak hanya menyasar DPRD, Buce juga meminta Pemerintah Daerah Maluku Tenggara agar tidak sekadar menjadi penonton birokrasi dalam situasi seperti ini. Ia mendesak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh OPD terkait agar segera mengambil langkah nyata untuk membantu warga terdampak.
Menurutnya, konflik yang terjadi bukan hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga telah menyebabkan kerugian harta benda bahkan korban jiwa. Karena itu, pemerintah wajib hadir bukan hanya dengan pernyataan, tetapi juga dengan kebijakan konkret.
“Pemerintah daerah harus meluangkan waktu untuk turun langsung ke dua pihak. Korban harus ditenangkan, rumah-rumah yang rusak harus diperhatikan, dan situasi harus dipulihkan agar tidak kembali memanas,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pendekatan kemanusiaan dan budaya lokal harus menjadi fondasi utama penyelesaian konflik di daerah Kei.
Buce mengingatkan kembali falsafah hidup orang Kei, “ain ni ain, manut ain mehe ni tilur, fuut ain mehe ni ngifun”, yang selama ini menjadi perekat sosial masyarakat.
“Falsafah ini jangan cuma jadi slogan. Ini harus dijaga bersama supaya tidak terus-menerus ada konflik yang merusak persaudaraan,” katanya.
Apresiasi TNI-Polri, Minta Warga Tahan Diri Jelang Paskah
Ditengah kritik kerasnya kepada elite politik daerah, Buce justru memberikan apresiasi kepada aparat TNI dan Polri yang dinilainya tetap sigap berada di garis depan setiap kali konflik pecah.
Menurut dia, aparat keamanan selama ini terus bekerja dalam situasi penuh risiko, bahkan kerap menghadapi ancaman langsung saat bertugas.
“Saya sangat mengapresiasi TNI dan Polri. Mereka selalu turun saat ada persoalan, meskipun sering menghadapi risiko di lapangan. Mereka tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Buce juga mengajak seluruh masyarakat Maluku Tenggara, khususnya warga yang terlibat dalam konflik, untuk menahan diri dan tidak terpancing provokasi, apalagi daerah saat ini baru saja melewati momentum Lebaran dan akan segera memasuki perayaan Paskah bagi umat Kristiani.
“Ini momen yang harus dijaga bersama. Kita baru lewati Lebaran, sekarang kita mau masuk Paskah. Jangan biarkan suasana sakral ini dirusak oleh amarah dan balas dendam,” katanya.
Dirinya meminta masyarakat menyerahkan sepenuhnya proses penanganan hukum kepada pihak kepolisian, sembari berharap semua elemen daerah, termasuk DPRD dan pemerintah, benar-benar hadir sebagai penyejuk, bukan sekadar penonton yang ramai bicara setelah api membesar.
“Kalau Bukan Sekarang, Lalu Kapan Wakil Rakyat Hadir?”
Di akhir pernyataannya, Buce menegaskan bahwa konflik sosial tidak bisa diselesaikan hanya dengan imbauan normatif dan komentar formalitas. Menurutnya, rakyat sedang menunggu keberanian moral dan kehadiran nyata para pemimpinnya.
“Kalau rakyat sedang susah, sedang takut, sedang berduka, lalu wakil rakyat hanya sibuk bicara di media, maka untuk apa mereka dipilih?” tandasnya.
