Reporter : Ramdhani 

Editor : Rahmah 

 

 

 

MEDIA  WARTA NASIONAL | JAKARTA ‘ Tim kuasa hukum terdakwa Johnny Kalwani, Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si., M.H., CBL., C.Med., menyoroti hubungan antara Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL), yang merupakan transformasi dari Bombay Merchant Association (BMA), dengan Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School (YGMIS), dahulu bernama Yayasan Gandhi Memorial International School.

Persoalan tersebut mengemuka dalam sidang lanjutan perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jumat (20/11/2026).

Sorotan itu disampaikan Hartono setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi Jay Maulana dalam persidangan. Menurut Hartono, keterangan saksi memberikan sejumlah informasi mengenai hubungan historis antara perhimpunan dan yayasan, termasuk persoalan pengelolaan sekolah serta aset yang dimiliki.

Hartono menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, Gandhi Memorial International School telah berdiri sejak 1950 dan pada awalnya berada di bawah pengelolaan PGSL. Namun, setelah adanya ketentuan pemerintah yang mengharuskan pengelolaan sekolah dilakukan melalui yayasan, dibentuklah Yayasan Gandhi Memorial International School pada 1997, yang kemudian dikenal sebagai YGMIS.

“Jadi, ada satu kesatuan antara PGSL dengan yayasan yang dibentuk. Anggota perhimpunan memandang bahwa mereka juga turut memiliki yayasan secara tidak langsung karena dana awal pembentukan dan pengelolaan yayasan berasal dari perhimpunan,” ujar Hartono seusai persidangan.

Ia menyebutkan, terdapat dana sekitar Rp2 miliar yang dialihkan atau dihibahkan dari perhimpunan kepada yayasan pada masa awal pengelolaan. Dana tersebut menjadi salah satu dasar argumentasi mengenai keterkaitan antara kedua organisasi tersebut.

Meski demikian, Hartono mengakui bahwa persoalan kepemilikan yayasan oleh anggota perhimpunan tidak diatur secara tegas dalam anggaran rumah tangga (ART). Pengaturan yang ada lebih banyak menyangkut struktur kepengurusan, termasuk posisi pengurus perhimpunan yang secara otomatis menjadi pembina yayasan.

Menurutnya, keterkaitan kedua lembaga juga terlihat dari pelibatan pengurus perhimpunan dan yayasan dalam berbagai kegiatan, rapat umum anggota, serta pertemuan komunitas.

Soroti Pengunggahan Dokumen di Grup WhatsApp

Dalam persidangan tersebut, Hartono juga menyoroti keterangan saksi mengenai keberadaan grup WhatsApp komunitas yang menjadi salah satu bagian dari persoalan dalam perkara yang menjerat Johnny Kalwani.

Menurut Hartono, saksi menjelaskan bahwa grup WhatsApp tersebut merupakan wadah komunikasi antarwarga suku Sindhi, bukan sekadar grup untuk menyampaikan informasi satu arah.

Ia menilai, tidak terdapat larangan dalam aturan internal perhimpunan maupun yayasan yang secara khusus melarang anggota mengunggah dokumen atau mendiskusikan dokumen organisasi melalui grup tersebut.

“Yang ditegaskan oleh saksi adalah tidak ada larangan ataupun aturan di dalam grup terbatas tersebut untuk mengunggah dokumen maupun melakukan diskusi terkait dokumen-dokumen perhimpunan dan yayasan,” katanya.

Hartono menilai, pengunggahan dokumen oleh Johnny Kalwani justru perlu dilihat dalam konteks keterbukaan informasi dan pengawasan terhadap pengelolaan yayasan.

Ia menyebutkan, berdasarkan keterangan saksi, sejumlah anggota merasa senang dengan adanya keterbukaan informasi melalui grup WhatsApp tersebut, terutama setelah selama bertahun-tahun mereka menilai informasi mengenai pengelolaan organisasi dan keuangan cenderung tertutup.

Pertanyakan Transaksi Aset Tanah di Bali

Selain persoalan komunikasi melalui grup WhatsApp, Hartono juga mengangkat persoalan transaksi aset tanah di Bali yang menurutnya perlu mendapat perhatian dalam persidangan.

Ia menjelaskan, berdasarkan dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yayasan yang dimiliki pihaknya, aset tanah di Bali disebut telah tercatat sebagai aset yayasan pada 2016.

Namun, Hartono mempertanyakan adanya transaksi pembelian kembali atas objek tanah yang sama pada 2017.

Menurutnya, persoalan tersebut menjadi penting karena tanah yang sebelumnya dibeli pada 2007 atas nama pribadi disebut telah digunakan untuk pembangunan fasilitas sekolah, termasuk fasilitas mess guru, dengan nilai pembangunan sekitar Rp39 miliar pada periode 2012-2015.

“Kalau aset tersebut sudah tercatat dalam SPT yayasan pada 2016, bagaimana mungkin objek tanah yang sama kembali dibeli pada 2017? Ini menjadi pertanyaan yang perlu dijelaskan,” ungkapnya.

Hartono berpendapat, apabila pembangunan fasilitas sekolah dilakukan menggunakan dana yayasan, hal itu menunjukkan adanya kepentingan yayasan terhadap aset tersebut, meskipun dalam dokumen awal transaksi tanah tercantum atas nama pribadi.

Ia menilai, pengungkapan dokumen mengenai aset dan pengelolaan yayasan seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya transparansi dan pengawasan internal, bukan semata-mata sebagai tindakan yang dipersoalkan secara pidana.

Minta Ketua Perhimpunan dan Pembina Yayasan Dihadirkan

Dalam kesempatan itu, Hartono juga menegaskan pihaknya masih meminta agar Gobind Tejoomal Samtani dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan berikutnya.

Menurut Hartono, kehadiran Gobind Tejoomal Samtani yang disebut menjabat sebagai Ketua PGSL sekaligus Ketua Pembina YGMIS diperlukan untuk menjelaskan secara langsung hubungan antara perhimpunan dan yayasan, termasuk persoalan pengelolaan organisasi.

“Kami masih meminta kehadiran beliau karena posisinya sebagai ketua perhimpunan sekaligus ketua pembina yayasan. Dengan begitu, persoalan yang terjadi bisa lebih terang,” ujarnya.

Hartono berharap pemeriksaan tersebut dapat mengungkap persoalan internal komunitas, termasuk alasan terjadinya perbedaan pandangan di antara sesama anggota.

Adapun sidang lanjutan perkara Johnny Kalwani dijadwalkan kembali berlangsung pada Jumat, 4 Desember 2026, pukul 09.00 WIB, dengan agenda pemeriksaan ahli.

Hartono menyebutkan terdapat tiga ahli yang telah diperiksa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan. Namun, pihaknya belum dapat memastikan apakah seluruh ahli tersebut dapat hadir dalam persidangan mendatang.