Reporter : Ramdhani
Editor : Rahmah
MEDIA WARTA NASIONAL | JAKARTA ‘ Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertiban terhadap dua perusahaan yang terafiliasi dengan PT GSL dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026).
Penertiban tersebut dilakukan menyusul temuan dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, mulai dari pengolahan hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kawasan hutan tanpa izin hingga pelanggaran perizinan dan kerusakan lingkungan.
Penertiban pertama dilakukan terhadap pabrik kelapa sawit nonkebun PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi. Perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan kelapa sawit yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Berdasarkan hasil temuan, aktivitas pabrik tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare. Permohonan pelepasan kawasan tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak dan arealnya dikuasai kembali oleh negara melalui Satgas PKH.
Sementara itu, penertiban kedua dilakukan terhadap PT RAPP yang memiliki areal kerja sekitar 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan.
Perusahaan tersebut telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Pencabutan izin dilakukan berdasarkan sejumlah temuan pelanggaran, di antaranya kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
Selain itu, ditemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera.
Dengan dicabutnya izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
Satgas PKH menegaskan penertiban terhadap kedua perusahaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menindak pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
Pemerintah menyatakan setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap perlindungan dan kelestarian lingkungan.
Melalui Satgas PKH, pemerintah akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
Langkah tersebut ditujukan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan, memperbaiki tata kelola kehutanan, serta menjaga aset negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tinggalkan Balasan