Reporter : Ramdhani
Editor : Rahmah
MEDIA WARTA NASIONAL | JAKARTA ‘ Tim kuasa hukum terdakwa Johnny Kalwani, Hartono Tanuwidjaja S.H., MSi., MH., CBL., C.Med, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (17/11/2026).
Dalam persidangan perkara Nomor 587/Pid.Sus/2026/PN Jkt.Pst tersebut, tim kuasa hukum mempertanyakan asal-usul barang bukti digital, proses pemeriksaan forensik, hingga pihak yang pertama kali mengambil tangkapan layar (screenshot) percakapan grup WhatsApp Sindhi Seva Community (SSC) dan menyebarkannya.
Kuasa hukum terdakwa, Hartono Tanuwidjaja, mengatakan terdapat empat barang bukti yang diperiksa secara digital forensik, yakni telepon seluler, kartu memori, kartu SIM, dan flashdisk.
Namun, menurut dia, hanya tiga barang bukti yang diakui berasal dari terdakwa, yaitu telepon seluler, kartu SIM, dan kartu memori. Sementara itu, flashdisk disebut berasal dari penyidik, bukan dari kepemilikan terdakwa.
Persoalan tersebut menjadi perhatian pihak pembela karena hasil pemeriksaan terhadap perangkat telepon seluler dan kartu memori disebut berbeda dengan data yang ditemukan dalam flashdisk.
Hartono menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik, sejumlah dokumen yang sebelumnya diduga pernah diunggah melalui telepon seluler terdakwa tidak lagi ditemukan dalam perangkat tersebut. Sebaliknya, rekaman percakapan grup WhatsApp SSC beserta dokumen yang diunggah justru ditemukan dalam flashdisk yang berasal dari penyidik.
“Artinya, flashdisk itu memuat upaya penyidik untuk merekam kembali percakapan di nomor telepon terdakwa, baik percakapan maupun dokumen yang diunggah,” ujarnya.
Ia menilai perbedaan tersebut perlu dijelaskan karena data yang tersimpan dalam flashdisk belum tentu menggambarkan kondisi data asli pada perangkat ketika dokumen pertama kali diunggah.
Menurut Hartono, keterangan ahli dalam persidangan juga menunjukkan adanya perbedaan temuan berdasarkan waktu penyimpanan dokumen. Pada 12 November 2024, misalnya, disebut tidak ditemukan dokumen bukti yang diunggah. Sementara pada 12 Desember 2024, terdapat sejumlah dokumen yang ditemukan dalam hasil pemeriksaan.
Selain persoalan perangkat digital, tim kuasa hukum juga mempertanyakan empat dokumen yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut. Dokumen itu terdiri atas sertifikat tanah, akta jual beli (AJB), surat keterangan notaris, dan lembar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Hartono menyebut masih terdapat keraguan mengenai keutuhan dokumen sertifikat yang diajukan. Sebab, sebelumnya muncul keterangan berbeda mengenai bentuk dokumen tersebut, apakah berupa hasil tangkapan gambar atau dokumen PDF.
Ia juga mempertanyakan bagian dokumen yang dijadikan dasar dugaan pelanggaran data pribadi. Menurutnya, sertifikat yang diperiksa hanya merujuk pada halaman pertama dan terakhir, sedangkan AJB serta dokumen lainnya juga hanya mencakup bagian tertentu.
Tim pembela turut menyoroti pencantuman nomor identitas perpajakan dalam dokumen BPHTB. Hartono mengklaim nomor yang tercantum tidak sesuai dengan identitas saksi pelapor dan mempertanyakan validitas data tersebut.
Persoalkan Riwayat Transaksi Tanah
Dalam persidangan yang sama, tim kuasa hukum juga menyinggung keterangan saksi Ajay Kumar Gobind Mulani terkait riwayat transaksi pembelian tanah pada 2007 dan 2017 yang berkaitan dengan yayasan.
Hartono mengatakan, berdasarkan keterangan saksi Ajay Kumar, transaksi pembelian tanah pada 2007 dilakukan oleh ketua dan wakil ketua yayasan. Namun, ia mempertanyakan sumber dana transaksi tersebut karena menurut keterangan yang diperolehnya, data keuangan yayasan pada periode itu tidak tersedia.
Pihak pembela mengaku memiliki bukti yang menunjukkan bahwa pembelian tanah pada 2007 menggunakan dana PGCL atau yayasan.
Selain itu, Hartono menyoroti transaksi jual beli tanah pada 2017 yang kembali melibatkan yayasan. Ia mempertanyakan sumber pembayaran dan alasan tanah yang sebelumnya disebut telah diserahkan kepada yayasan justru kembali diperjualbelikan.
Menurut dia, terdapat pula pembangunan mess guru di atas lokasi tanah tersebut pada rentang 2012 hingga 2015. Kondisi itu, kata dia, perlu diperhatikan dalam menelusuri status kepemilikan dan riwayat penguasaan tanah.
Hartono juga mengungkapkan adanya informasi dalam SPT yayasan tahun 2016 yang menurutnya mencantumkan dua bidang tanah di Bali telah diserahkan kepada yayasan. Karena itu, ia mempertanyakan transaksi jual beli kembali pada 2017.
“Kalau dalam SPT yayasan tahun 2016 kedua tanah tersebut sudah diserahkan kepada yayasan, mengapa pada 2017 justru dijual kembali kepada yayasan? Ini yang perlu dikaji lebih lanjut,” katanya.
Pemeriksaan Digital Forensik Dinilai Belum Menjawab Seluruh Persoalan
Lebih lanjut, Hartono menilai pemeriksaan digital forensik belum sepenuhnya menjawab sejumlah pertanyaan penting yang diajukan tim kuasa hukum kepada saksi ahli.
Salah satu hal yang dipersoalkan adalah apakah pemeriksaan tersebut telah memastikan adanya tindakan sabotase elektronik atau perusakan data elektronik oleh terdakwa maupun pihak lain.
Ia juga mempertanyakan apakah penyidik telah menelusuri jejak digital secara menyeluruh, termasuk asal-usul suatu unggahan, pihak yang pertama kali mengambil tangkapan layar, serta pihak yang meneruskan atau menyebarkan dokumen tersebut.
Menurutnya, penelusuran terhadap riwayat aktivitas akun dan nomor telepon seharusnya dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai proses penyebaran dokumen dalam grup WhatsApp SSC.
“Siapa yang mengunggah gambar, siapa yang mengambil tangkapan layar, dan siapa yang meneruskan atau melakukan forward, itu sebenarnya masih bisa dipertanyakan. Namun, hal tersebut tidak diminta oleh penyidik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan digital forensik membutuhkan metode dan keahlian khusus. Karena itu, pihaknya berharap seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan keraguan terhadap hasil yang dijadikan dasar pembuktian.
Tim kuasa hukum berharap keterangan saksi dan ahli yang terungkap dalam persidangan dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menilai kekuatan pembuktian perkara tersebut.
Menurut Hartono, berbagai perbedaan data, asal-usul barang bukti, serta belum terjawabnya sejumlah pertanyaan mengenai proses penyebaran dokumen perlu didalami lebih lanjut sebelum majelis hakim mengambil kesimpulan terhadap perkara yang menjerat Johnny Kalwani.

Tinggalkan Balasan