Reporter : Jecko Poetnaroeboen
Editor : Rahmah
MEDIA WARTA NASIONAL | TUAL ‘ Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual kembali lagi mengusut dan menetapkan empat (4) orang tersangka dugaan kasus korupsi proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Un kompleks Yarler Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual.
Proyek pembangunan TPT Yarler ini bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020 pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tual.
Penetapan status para tersangka sekaligus penahanan tersangka ini, di sampaikan oleh Kejari Tual, dalam jumpa pers yang di diumumkan oleh Kasi Intelijen Kejari Tual, Budi Setiawan, didampingi Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Johanes Riky Felubun, S.H., M.H., serta Kasi Pidana Umum (Pidum), di depan Kantor Kejari Tual. Senin sore (16/11).
Keempat tersangka masing-masing berinisial CS (anggota DPRD Malra/ketua DPC PSI Malra), MR (Mantan. Kepala BPBD Kota Tual), dan 2 tersangka lainnya ASR dan OSP.
Kasus dugaan korupsi proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di Un kompleks Yarler, dengan nilai kontrak proyeknya mencapai Rp1.241.622.133,64 atau sekitar Rp1,24 miliar.
Namun, hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dugaan kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut mencapai sekitar Rp500 juta, dengan cara penggelembungan harga (mark-up) serta pelaksanaan pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Kejari Tual melakukan penahanan terhadap 4 tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 16 November – 5 Desember 2026. Penahanan dilakukan di Lapas Kelas IIB Tual, Senin (16/11).
Dalam perkara ini para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, subsidair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tinggalkan Balasan