Reporter : Ramdhani

Editor : Rahmah

 

 

MEDIA WARTA NASIONAL | MAKASSAR ‘ Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Sugeng Riyanta, menunjukkan kontribusinya dalam pengembangan ilmu hukum dengan menjadi Penguji Eksternal pada Ujian Disertasi Tertutup Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Rabu (18/11/2026).

Dalam ujian tersebut, Sugeng Riyanta menguji disertasi promovendus Asri Sarif yang mengangkat judul “Rekonstruksi Pengaturan Tanggung Gugat Perusahaan Pertambangan dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum atas Kerugian Masyarakat Lingkar Tambang.”

Topik disertasi tersebut dinilai memiliki relevansi penting dengan persoalan hukum dan sosial di sektor pertambangan, khususnya menyangkut tanggung jawab perusahaan atas dampak kegiatan pertambangan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional.

Keterlibatan Kajati Sultra sebagai penguji eksternal juga memperlihatkan pentingnya hubungan antara dunia akademik dan praktik penegakan hukum. Pengalaman empiris seorang praktisi hukum diharapkan dapat memberikan perspektif tambahan dalam menguji kedalaman argumentasi, konstruksi pemikiran, serta kontribusi ilmiah sebuah penelitian.

Sinergi antara praktisi dan akademisi menjadi salah satu elemen penting dalam mendorong perkembangan ilmu hukum yang tidak hanya kuat secara teoritis, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan konkret di tengah masyarakat.

Terlebih, isu tanggung gugat perusahaan pertambangan dan perlindungan hukum masyarakat lingkar tambang merupakan persoalan strategis yang membutuhkan pendekatan hukum komprehensif, baik dari aspek tanggung jawab korporasi maupun pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak.

Melalui partisipasi dalam kegiatan akademik tersebut, Sugeng Riyanta turut menegaskan bahwa pengabdian seorang insan penegak hukum tidak terbatas pada pelaksanaan tugas institusional, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kontribusi pemikiran dan pengembangan keilmuan.

Kehadiran praktisi hukum di lingkungan perguruan tinggi diharapkan mampu memperkuat pertukaran gagasan, memperkaya perspektif akademis, sekaligus melahirkan pemikiran hukum yang progresif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Dengan demikian, hubungan antara ilmu pengetahuan dan praktik penegakan hukum dapat terus terbangun untuk mendukung lahirnya generasi intelektual hukum yang berintegritas, kritis, serta memiliki kepekaan terhadap persoalan keadilan di masyarakat.