Oleh : redaksi
MEDIA WARTA NASIONAL | BEKASI ‘ Koordinator Aksi Solidaritas Wartawan, Paulus Simalango, bersama jajarannya kembali mendatangi Kantor Bupati Bekasi pada Senin (26/10/2026) siang. Kedatangan tersebut bertujuan menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, guna meminta klarifikasi dan penjelasan terkait tindak lanjut tiga tuntutan yang disampaikan dalam aksi damai Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya pada Kamis (15/10/2026).
Langkah tersebut dilakukan setelah Asep Surya Atmaja resmi dilantik menjadi Bupati Bekasi definitif oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Jumat (23/10/2026) di Bandung.
Paulus mengatakan, surat permohonan audiensi telah disampaikan kepada pihak pemerintah daerah. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi langsung oleh Bupati Asep yang menyatakan kesediaannya untuk menerima perwakilan Solidaritas Wartawan pada Rabu (28/10/2026) pagi.
“Tadi sudah kami sampaikan surat permohonan audiensi. Dan saya tadi sudah dihubungi Pak Bupati Asep, beliau bersedia audiensi hari Rabu (28/10/2026) pagi,” ujar Paulus, Senin (26/10/2026) sore.
Menindaklanjuti Pernyataan Pemerintah Daerah
Sebagaimana diketahui, dalam aksi demonstrasi Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya pada Kamis (15/10/2026), Asep yang saat itu masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi menandatangani dokumen berjudul Pernyataan Pemerintah Daerah atas Pernyataan Sikap Tiga Tuntutan Aksi Damai Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya.
Dokumen tersebut memuat tiga poin pernyataan pemerintah daerah sebagai tanggapan atas tuntutan yang disampaikan para wartawan.
Pertama, terkait tuntutan terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dan permintaan pemeriksaan menyeluruh. Pemerintah daerah menyatakan bahwa tuntutan tersebut akan ditindaklanjuti terlebih dahulu melalui mekanisme disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan memperhatikan batasan kewenangan Plt. Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang mengatur kewenangan Bupati Bekasi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Kedua, terkait tuntutan permintaan maaf resmi serta jaminan agar tidak terjadi lagi penghinaan atau intimidasi terhadap wartawan. Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan menghormati dan mendukung kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi, dengan menjunjung prinsip kesetaraan dan sikap saling menghormati. Pemerintah daerah juga menyatakan bahwa kesalahpahaman serupa diharapkan tidak terulang kembali.
Ketiga, terkait tuntutan agar proses hukum dikawal hingga tuntas dan akuntabilitas pejabat publik ditegakkan. Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung sesuai dengan tahapan, mekanisme, dan prosedur yang berlaku.
Audiensi Menjadi Momentum Meminta Kejelasan Progres
Kini, setelah Asep resmi menjabat sebagai Bupati Bekasi definitif, Paulus bersama para wartawan kembali mengajukan audiensi untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan pelaksanaan pernyataan yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Asep saat masih menjabat sebagai Plt. Bupati.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi Solidaritas Wartawan untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai sejauh mana tindak lanjut pemerintah daerah terhadap ketiga poin pernyataan tersebut, termasuk proses pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup, komitmen perlindungan terhadap wartawan dari dugaan penghinaan atau intimidasi, serta perkembangan penanganan proses hukum yang dimaksud.
Dalam konteks tersebut, perhatian tidak hanya tertuju pada pernyataan tertulis yang telah disampaikan pemerintah daerah, tetapi juga pada realisasi dan perkembangan tindak lanjutnya. Penjelasan mengenai langkah yang telah dilakukan, mekanisme yang ditempuh, serta perkembangan masing-masing tuntutan menjadi hal yang akan dimintakan klarifikasinya dalam audiensi mendatang.
Paulus kembali menegaskan bahwa Bupati Asep telah menyepakati rencana pertemuan tersebut pada Rabu pagi.
“Ya sudah, hari Rabu pagi kita sepakati audiensinya ya,” terang Paulus, mengulangi perkataan Bupati Asep kepada wartawan.
Audiensi ini menjadi agenda penting untuk memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut komitmen pemerintah daerah yang disampaikan dalam aksi solidaritas sebelumnya. Hasil pertemuan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan ketiga tuntutan, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menghormati kemerdekaan pers dan menjalankan akuntabilitas pemerintahan.

Tinggalkan Balasan