Depok – Mediawartanasional.com – Disampai pada rapat paripurna DPRD Kota Depok bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp5 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp4,4 triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara sisanya dari pembiayaan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriatna atau akrab di sapa Ades, dalam rapat paripurna masa sidang kedua tahun sidang 2026. Agenda rapat adalah penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2027 di Aula DPRD Kota Depok, Senin (24/8/2026).
Fokus Utama: Atasi Kemacetan Lewat Transportasi Publik
Ade menegaskan arah kebijakan anggaran 2027 akan memberikan perhatian besar pada pembangunan infrastruktur, khususnya untuk mengatasi persoalan transportasi dan kemacetan.

Menurutnya, pembenahan sistem transportasi publik yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Depok harus menjadi solusi jangka panjang.

“Pembenahan transportasi publik yang murah dan menjangkau seluruh kawasan menjadi solusi jangka panjang untuk menekan biaya hidup masyarakat. Kalau terus ditunda, biaya yang dibutuhkan untuk pelebaran jalan bisa semakin besar,” ujar Ade.

Ia menambahkan, Pemkot Depok tetap dituntut segera mengatasi kemacetan. Namun penyelesaian persoalan lalu lintas tidak seharusnya selalu mengandalkan pelebaran jalan.

Jangka Pendek: Pelebaran Jalan & Penataan Persimpangan
Untuk jangka pendek, pembangunan infrastruktur tetap jadi prioritas. Sejumlah pekerjaan yang disiapkan antara lain pelebaran jalan serta penataan persimpangan di sejumlah titik yang dinilai membutuhkan penanganan.

Soroti Penggunaan Belanja Tidak Terduga
Selain transportasi, Ade juga menyoroti penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Ia meminta dana tersebut dicairkan cepat saat masyarakat menghadapi kondisi darurat.

“Pemanfaatan BTT harus dilakukan secara tepat dan adil. Dana tersebut semestinya digunakan untuk menangani kejadian mendesak, terutama musibah maupun bencana fisik yang membutuhkan respons cepat pemerintah daerah, bukan untuk menutupi kekurangan akibat perencanaan anggaran yang tidak optimal,” tegasnya.

Beban Transportasi Warga Rp1,8 Juta/Bulan
DPRD juga menyoroti tingginya beban transportasi yang ditanggung warga Depok. Berdasarkan data, biaya transportasi masyarakat rata-rata mencapai Rp1,8 juta per bulan.

Kondisi ini menjadi alasan kuat perlunya pembenahan transportasi publik agar mobilitas warga lebih efisien dan menekan tekanan pengeluaran rumah tangga. (Jes)

Reporter : Jeshica
Editor : Akbar