Oleh : Redaksi
Baca Juga:
MEDIA WARTA NASIONAL | BEKASI – Hasil penelusuran Tim Pokja Wartawan Tambun Utara mengungkap bahwa sebagian besar dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) belum menyalurkan MBG ke Sekolah Dasar (SD) di wilayah Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat.
Dari target 17 dapur MBG, saat ini baru delapan yang beroperasi. Namun dari total 39 SD, mayoritas belum menerima layanan MBG. Indikasi muncul bahwa koordinator kecamatan tidak mendorong para pemilik dapur untuk menyasar penerima manfaat dari kelompok SD, diduga karena nilai anggaran per porsi hanya Rp 8.000.
Koordinator Dapur MBG Tambun Utara, Yova, menolak memberikan klarifikasi saat dimintai diskusi oleh wartawan.
Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur MBG di Jl. Gabus Raya, Hendra, saat ditemui Rabu (03/12/2025), menegaskan bahwa distribusi ke SD belum dilakukan bukan karena faktor anggaran.
“Kami belum mendistribusikan ke SD karena jika dikirim, tidak bisa hanya ke satu sekolah saja. Semua SD harus mendapatkan agar tidak muncul kecemburuan. Ini soal waktu. Banyak dapur baru akan segera didirikan dan nantinya akan melayani sekolah-sekolah SD di Tambun Utara,” ujarnya.
Hendra juga menambahkan bahwa Posyandu telah menerima suplai MBG dengan anggaran yang sama, yakni Rp 8.000 per porsi.
Saat disinggung mengenai menu yang disajikan hanya berupa makaroni basah dan telur Hendra menjawab bahwa standar tersebut tetap sesuai ketentuan gizi.
“Kami dari Badan Gizi Nasional (BGN) lebih memahami tentang gizi daripada awak media. Makaroni adalah pengganti karbohidrat sehingga tetap masuk standar gizi,” tegas Hendra sambil memandang sinis kepada awak media yang bertanya.
Menanggapi hal itu, Humas Karang Taruna Tambun Utara, Iwan, menyatakan bahwa prioritas MBG seharusnya diberikan kepada anak-anak SD yang masih berada pada fase pertumbuhan awal.
“Seharusnya sasaran dilakukan bertahap. Dari balita di Posyandu, kemudian naik ke SD, lalu SMP dan SMA,” ungkapnya.
Iwan mengaku prihatin karena SMP dan SMA justru menjadi kelompok penerima prioritas.
“Sebagai Karang Taruna saya melihat ada kejanggalan. Mengapa SMP dan SMA diprioritaskan? Apa yang terjadi dengan Koordinator MBG Tambun Utara? Mengapa Yova tidak mengarahkan pemilik dapur untuk mendahulukan SD? Apakah karena anggaran untuk SD hanya Rp 8.000?” tegasnya kepada awak media.
