Oleh : Redaksi
MEDIA WARTA NASIONAL | JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, melontarkan kritik keras dalam sebuah meeting yang digelar Selasa, 18/11 2025. Dalam forum internal itu, Iqbal menyampaikan delapan sikap tegas organisasi buruh terbesar di Indonesia tersebut terkait polemik penetapan upah minimum.
Baca Juga:
Pertama, KSPI menyatakan menolak keras indeks tertentu yang ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan sebesar 0,2 persen. Menurut Iqbal, angka itu jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,12 persen, sehingga dianggap tidak memenuhi asas keadilan bagi buruh.
Kedua, KSPI menuntut Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan dicopot atau mengundurkan diri. Iqbal menilai keduanya telah menentang keputusan Presiden terkait perubahan formula upah yang sebelumnya naik dari 0,8 persen kini justru dipangkas menjadi 0,2 persen.
Sikap keras juga diarahkan kepada Luhut Binsar Panjaitan, selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Iqbal menyebut Luhut “jangan cawe-cawe” dalam urusan upah minimum buruh, sebab DEN, kata dia, tidak memiliki kewenangan dalam penetapan upah minimum.
KSPI turut mendesak pemerintah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 Tahun 2024, yang dinilai menjadi landasan hukum penting dalam kebijakan pengupahan.
Sebagai jalan tengah, KSPI mengajukan angka kompromi kenaikan upah minimum tahun 2026 pada rentang 6,5 persen, 7,77 persen, hingga 8,8 persen.
Iqbal menekankan bahwa upah rendah berimbas langsung pada melemahnya daya beli. Daya beli yang merosot, lanjutnya, akan menekan produksi. “Produksi yang menurun akan berujung pada PHK, dan itu yang terjadi di Jawa Tengah tahun lalu,” ujarnya.
KSPI juga menyoroti posisi upah Indonesia yang, menurut mereka, setara dengan Myanmar, Laos, dan Kamboja—angka yang dianggap tidak selaras dengan skala ekonomi Indonesia.
Terakhir, KSPI menuding Badan Pusat Statistik (BPS) tidak independen dalam penyajian data upah. “BPS sudah dibayar. Karena itu hitungannya tidak obyektif dan menguntungkan pengusaha,” kata Iqbal dalam meeting tersebut.
