Reporter : Winda
Editor : Rukmana
Said Iqbal: “Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah”
Baca Juga:
MEDIA WARTA NASIONAL | BEKASI – Sekitar 500 buruh dari berbagai daerah mulai dari Tangerang, DKI Jakarta, Depok, Purwakarta, Bogor, hingga Karawang dan Bandung, memadati Gedung Swantantra Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Senin, 10/11/2025. Mereka menghadiri Konsolidasi Akbar yang digelar oleh tiga konfederasi besar: KSPI, KSPSI, dan KSBSI-ITUC.
Acara tersebut juga dihadiri Kapolres Kabupaten Bekasi, Dandim Bekasi, dan Wakil Bupati Bekasi, Dr. Asep Suryaatmaja. Suasana berjalan aman dan kondusif meski jumlah peserta jauh dari perkiraan dari target 1.000 buruh, namun hanya sekitar separuh yang hadir.
Seruan Said Iqbal: Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah
Presiden KSPI, Ir. Said Iqbal, S.E., dalam pidato pembuka menegaskan kembali komitmennya memperjuangkan nasib buruh di tanah air. Ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah pihak yang mengusulkan Marsinah untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dari kalangan buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025, kepada Presiden Prabowo Subianto.
Said juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sepakat menghapus sistem outsourcing serta mendorong perusahaan menerapkan kontrak kerja lima tahun atau status karyawan tetap. “Kami akan all out memperjuangkan penghapusan outsourcing, menolak upah murah, dan memastikan keputusan MK Nomor 165 dijalankan. Jangan main-main dengan buruh. Bila buruh di Indonesia ditindas, buruh sedunia akan bergerak seperti ketika kami menolak Omnibus Law,” tegasnya.
Bekasi, Fasilitasi Pemerintah Daerah untuk Buruh
Wakil Bupati Bekasi, Dr. Asep Suryaatmaja, yang juga berasal dari Partai Buruh, menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi adalah salah satu daerah yang memberi ruang bagi buruh menyampaikan aspirasi secara terbuka.
“Sudah tiga kali Gedung Swantantra digunakan untuk kegiatan buruh. Sesuai arahan Bupati, kantor saya juga terbuka untuk rapat teman-teman buruh,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.
Asep menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menjadi contoh bagi wilayah lain. “Hanya di Bekasi buruh difasilitasi pemerintah daerah. Ini bukti kami mendengar suara mereka. Saya sudah sampaikan kepada Presiden, jumlah buruh di Bekasi mencapai dua juta orang. Ke depan, generasi dari Partai Buruh harus turut mengisi pemerintahan daerah,” katanya.
Kritik Soal Dana Bagi Hasil dan Kebijakan Pemagangan
Dalam pidatonya, Asep juga menyinggung ketimpangan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan Kabupaten Bekasi. “Dari Rp54 triliun, Bekasi hanya menerima Rp500 miliar. Seharusnya minimal 10 persen agar masyarakat Bekasi bisa lebih sejahtera,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Bupati terkait program pemagangan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan status antara peserta magang dan pekerja kontrak.
Potret Industri dan Dukungan Internasional
Kabupaten Bekasi memiliki 7.864 perusahaan aktif, namun ironi masih terjadi: masyarakat setempat belum sepenuhnya menikmati hasil industrialisasi. “Produksinya di Bekasi, tapi kantornya di Jakarta,” keluh Asep.
Sementara itu, dukungan internasional juga hadir. Melalui sambungan video conference, Sekjen ITUC Soya Yoshida dan Luc Triangle menyampaikan komitmen mereka untuk terus mendukung perjuangan buruh di Indonesia. Keduanya tidak dapat hadir karena terjebak macet menuju Pemda Bekasi.
