Reporter : Jecko Poetnaroeboen
Editor : Wiratno
MEDIA WARTA NASIONAL | TUAL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual melakukan penggeledahan di Kantor PT Bank Maluku Cabang Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Tual.
Penggeledahan berlangsung selama dua hari, yakni pada Kantor PT Bank Maluku Cabang Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) rabu (22/10) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Tual. Kamis (23/10).
Kasi Intel Kejari Tual, Dony Limbong, kepada Media Warta Nasional (MWN) mengatakan, tindakan penggeledahan sebagaimana tertuang dalam surat Perintah Penggeledahan izin resmi Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui surat perintah PRINT-518 dan PRINT-519/Q.1.12/Fd.2/10/2025. Dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-67/Q.1.12/Fd.1/09/2025 tanggal 17 September 2025
“Setelah dilakukan penggeledahan di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Tual di Langgur kemarin, hari ini tim melaksanakan upaya paksa berupa penggeledahan di lokasi Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual,” ungkapnya.
Jaksa Dony Limbong, menambahkan bahwa Penggeledahan yang di lakukan oleh Kejari Tual, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPS) di Desa Tam Ngurhir, Tahun Anggaran 2019 yang mengucurkan anggaran fantastis senilai Rp 2,67 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dikatakan dari anggaran Rp. 2,6 miliar itu, terdiri dari 120 penerima bantuan dengan jumlah dana yang diperoleh masih – masing penerima sebesar Rp. 22.298.500,00
mencakup material dan ongkos tukang.
“Jadi jumlah itu mencangkup biaya material serta upah kerja tukang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mobilisasi material dari dan menuju ke Lokasi pekerjaan “tegas Jaksa Dony. ”
Kata Jaksa Dony dalam pembentukan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DPRB2), masyarakat penerima tidak pernah dilibatkan dan DPRB2 yang seharusnya diberikan kepada penerima justru tidak diserahkan, sehingga penerima bantuan tidak mengetahui bahan material apa saja yang seharusnya diperoleh.
Selain itu, toko atau penyedia yang ditunjuk dalam hal ini CV. RAHMAT BAROKAH JAYA, penunjukannya tidak dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya pun juga tidak memiliki toko, sehingga tidak memenuhi persayaratan penunjukan toko atau penyedia.
Terlebih lagi, bahan material yang disalurkan tidak juga sesuai dengan DPRB2 yang menyebabkan masyarakat penerima bantuan mengalami kekurangan bahan material, akan tetapi pencairan anggaran tersebut telah dilakukan 100 persen ke rekening CV. Rahmat Barokah Jaya.
Dalam penggeledahan ini, Kejari Tual mengamankan sejumlah dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
Informasi yang di himpun Media Warta Nasional, kasus ini merupakan tindak lanjut dari informasi dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Tual, sejak akhir tahun 2021, memasuki akhir tahun 2022, baru pihak Kejari Tual melakukan pengumpulan data dan memeriksa sejumlah saksi terkait dengan dugaan. Korupsi ini, salah satunya mantan Plt Sekda kota Tual, Fahry Rahayaan, yang saat itu menjabat sebagai Kadis Perkim kota Tual, namun kasus ini baru muncul lagi di oktober 2025.
Masyarakat kota Tual, mengharapkan agar kasus. dugaan korupsi ini, tidak hilang lagi, namun kejari Tual diminta untuk berani dan serius memproses kasus ini sampai ke pengadilan Negeri Tual.
Jumlah Pembaca: 597
