Oleh : Redaksi
MEDIA WARTA NASIONAL | JAKARTA – Lembaga Masyarakat Adat Tanimbar (LMAT) menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela yang dikembangkan oleh INPEX Masela Ltd. bersama SKK Migas. Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum LMAT, FORRNER. CH. SANAMASE, S.Pd., dalam audiensi yang berlangsung di ruang rapat SKK Migas, Wisma Mulia, Kantor SKK Migas lantai 36, Jakarta, 10 / 07 / 2026.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat, khususnya dalam memastikan pelaksanaan investasi strategis nasional tetap memperhatikan keberadaan serta hak-hak masyarakat adat Tanimbar.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum LMAT menyerahkan hasil keputusan Musyawarah Adat Masyarakat Adat Tanimbar Selatan kepada IPNU Suhaendra, Pengawas Internal SKK Migas, yang didampingi Penasehat Ahli Kepala SKK Migas, Umar A. Lessy, serta Derek Loupatti.
Saat menyerahkan dokumen hasil keputusan musyawarah adat tersebut, Ketua Umum LMAT menegaskan bahwa aspirasi masyarakat adat Tanimbar perlu mendapatkan tindak lanjut dari SKK Migas. Ia juga menyampaikan pernyataan mengenai konsekuensi adat apabila aspirasi tersebut tidak ditindaklanjuti, dengan menegaskan bahwa dosa adat dapat menjadi ganjaran bagi pimpinan SKK Migas hingga tujuh turunan.
Pertemuan berlangsung secara terbuka dan dinamis. Meskipun pada awal audiensi sempat terjadi perbedaan pandangan, seluruh pihak pada akhirnya mencapai kesepahaman bahwa percepatan investasi nasional perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat serta kearifan lokal masyarakat Tanimbar.
Ketua Dewan Pendiri LMAT, Dany Metatu, menegaskan bahwa LMAT mendukung penuh pembangunan Proyek Blok Masela sepanjang pelaksanaannya tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.
“Kami dari LMAT tetap berkomitmen mendukung penuh kegiatan INPEX Blok Masela yang berada di atas wilayah adat Tanimbar. Namun harus ada keseimbangan. Proyek boleh berjalan, investasi harus masuk, tetapi wajib taat kepada ketentuan-ketentuan adat di Bumi Duan Lolat,” ujar Dany Metatu.
Sebagai salah satu proyek hulu minyak dan gas terbesar di Indonesia, Blok Masela memiliki nilai investasi sekitar US$20 miliar. Pemerintah menargetkan tahap Front End Engineering Design (FEED) dimulai pada kuartal III 2026, dengan target produksi LNG perdana pada 2029. Proyek tersebut diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 30.000 lapangan kerja selama masa konstruksi serta ribuan lapangan kerja pada tahap operasional.
Namun, besarnya nilai investasi dan proyeksi manfaat ekonomi tersebut juga menjadi perhatian dalam konteks hubungan antara pembangunan nasional dan keberadaan masyarakat adat. LMAT menekankan bahwa percepatan proyek tidak semestinya mengesampingkan hak masyarakat adat yang secara historis dan kultural memiliki keterikatan dengan wilayah Tanimbar.
Dalam audiensi tersebut, LMAT menyampaikan tiga harapan utama agar pelaksanaan proyek dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan.
Pertama, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk tanah ulayat, hukum adat, serta nilai-nilai budaya Tanimbar.
Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui pelibatan tenaga kerja, UMKM, dan pelaku usaha dari Kepulauan Tanimbar serta Provinsi Maluku dalam rantai pasok proyek.
Ketiga, pembentukan forum komunikasi dan koordinasi yang melibatkan pemerintah, SKK Migas, INPEX Masela Ltd., serta lembaga adat guna menyelesaikan berbagai persoalan melalui mekanisme musyawarah.
Tiga tuntutan tersebut pada dasarnya menempatkan dialog sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan masyarakat adat. Bagi LMAT, pembangunan nasional tidak boleh dipertentangkan dengan keberadaan masyarakat adat. Sebaliknya, pembangunan dan keberlangsungan masyarakat adat harus dapat berjalan berdampingan sehingga manfaat investasi dapat dirasakan masyarakat tanpa menghilangkan identitas, hak, dan martabat masyarakat adat sebagai pemilik wilayah.
“Proyek ini merupakan harapan besar bagi Indonesia Timur. Namun kemajuan pembangunan harus tetap menghormati jati diri masyarakat adat. Kami berharap Blok Masela menjadi contoh pembangunan yang mengedepankan keadilan, dialog, dan penghormatan terhadap hukum adat,” tutup Dany Metatu.
LMAT berharap semangat Duan Lolat dapat menjadi landasan bersama dalam membangun kemitraan antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat. Dengan demikian, pembangunan Blok Masela diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target investasi nasional, tetapi juga mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Tinggalkan Balasan