Oleh : redaksi
MEDIA WARTA NASIONAL | KABUPATEN BEKASI ‘ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengalokasikan anggaran Rp350 miliar untuk menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas 2026.
Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan kesehatan tanpa terkendala kondisi ekonomi maupun status kesejahteraan.
Program UHC Prioritas tersebut secara resmi diluncurkan oleh Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jumat (13/11/2026).
Peluncuran program tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto.
Melalui program UHC Prioritas, Pemkab Bekasi berupaya memastikan masyarakat dari seluruh kelompok ekonomi, mulai desil 1 hingga desil 10, mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan pengobatan diharapkan tidak lagi mengalami hambatan pelayanan akibat status kesejahteraan maupun kemampuan ekonomi.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan, pencapaian UHC Prioritas merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga Kabupaten Bekasi.
“Hari ini kita sudah mencapai UHC Prioritas. Artinya, semua warga Kabupaten Bekasi kalau sakit sudah ditanggung oleh BPJS. Mulai dari desil 1 sampai 10, setiap warga yang berobat tidak boleh ditolak di rumah sakit swasta maupun RSUD,” kata Asep.
Asep menjelaskan, Pemkab Bekasi telah menyiapkan anggaran sekitar Rp350 miliar guna mendukung keberlanjutan program jaminan kesehatan masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa pembiayaan tersebut tidak berarti seluruh kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Menurutnya, perusahaan maupun lembaga yang mempekerjakan karyawan tetap berkewajiban memenuhi tanggung jawab pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi para pekerjanya.
“Tidak semuanya nanti ditanggung oleh pemerintah daerah. Perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing wajib membayarkan BPJS Kesehatan pekerjanya. Begitu juga sekolah-sekolah yang sudah mapan harus membayarkan BPJS untuk guru dan karyawannya,” tegasnya.
Untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran, Pemkab Bekasi akan melakukan pembaruan serta verifikasi data kepesertaan bersama BPJS Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Sosial.
Proses verifikasi tersebut mencakup pendataan warga yang telah meninggal dunia, masyarakat yang berpindah domisili, serta warga yang telah memperoleh jaminan kesehatan melalui tempat mereka bekerja.
Langkah pembaruan data ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi kepesertaan sekaligus memastikan alokasi pembiayaan jaminan kesehatan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Selain memperluas cakupan jaminan kesehatan, Bupati Bekasi juga menyiapkan langkah penguatan pelayanan kesehatan tingkat pertama melalui rencana pengoperasian puskesmas selama 24 jam serta penyediaan fasilitas rawat inap pada 2027.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit, khususnya bagi masyarakat yang mengalami penyakit ringan dan masih dapat ditangani melalui fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
“Puskesmas harus 24 jam dan punya rawat inap. Jadi tidak harus semua ke rumah sakit dan antre. Untuk penyakit ringan seperti demam, batuk, dan diare, bisa ditangani lebih dahulu di puskesmas,” ujarnya.
Dengan pelaksanaan UHC Prioritas 2026 dan rencana penguatan fasilitas puskesmas pada 2027, Pemkab Bekasi menargetkan peningkatan aksesibilitas serta pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi.

Tinggalkan Balasan