MEDIA WARTA NASIONAL | JAKARTA ‘ Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa tidak ada lagi langkah hukum yang dapat ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA melalui pengadilan. Hal tersebut menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dinilai telah berkekuatan hukum final.
Yusril menjelaskan, putusan MK tidak menyediakan ruang bagi upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh Gibran. Demikian pula dengan putusan MA yang telah bersifat final, mengingat tidak ada pihak yang mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Lebih lanjut, Yusril mengemukakan bahwa Gibran tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara di Mahkamah Agung. Dengan demikian, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding maupun peninjauan kembali (PK) dalam perkara tersebut.
Adapun pihak tergugat dalam perkara itu adalah Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang berwenang menerbitkan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah. Namun, hingga saat ini, kementerian tersebut belum mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA.
“Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK, dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” jelas Yusril.
MA Perintahkan Pencabutan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah
Dalam amar putusannya, MA memerintahkan Kemendikdasmen untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran yang diterbitkan pada 2019.
Selain itu, MA juga menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut batal. Dalam pertimbangan hukumnya, MA kembali menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait sengketa ijazah Gibran dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Berdasarkan putusan tersebut, MA kemudian melakukan pengujian substansi terhadap objek sengketa, yakni surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran.
Yusril mengungkapkan bahwa Gibran sebenarnya telah diberikan kesempatan untuk membuktikan persoalan tersebut melalui jalur pengadilan sebelum putusan MA diterbitkan. Namun, setelah adanya putusan MA yang memerintahkan pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah, proses pembuktian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinilai tidak lagi memiliki relevansi.
“Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada obyek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta,” tegas Yusril.
Yusril: Pembuktian Harus Melalui Pengadilan
Lebih lanjut, Yusril menuturkan bahwa pembuktian yang dilakukan di luar pengadilan pada umumnya hanya berupa pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi.
Menurutnya, persoalan penyetaraan ijazah Gibran merupakan perkara hukum sehingga penyelesaiannya harus didasarkan pada proses dan keputusan pengadilan.
“Jadi sekarang sih kita kembalikan kepada Pak Wapres apakah yang akan beliau tempuh. Sementara kita lihat juga di DPR sudah bergulir menggalang dukungan untuk katanya membuat pernyataan pendapat (Hak Menyatakan Pendapat/HMP-red). Kita ikuti saja apa yang berkembang di DPR,” tandas Yusril.
Tinggalkan Balasan