Reporter : Jecko Poetnaroeboen
Editor : Wiratno
Baca Juga:
MEDIA WARTA NASIONAL | TUAL ‘ Beredarnya satu video tiktok berdurasi 5 menit 3 detik, di media sosial, yang isinya tentang penetapan Badan Pusat Statistik (BPS) RI, tentang penetapan 5.daerah termiskin di Indonesia.
Dari 5 daerah ini, Kota Tual provinsi Maluku, di tetapkan sebagai daerah termiskin nomor urut 1 di ikuti dengan 4 daerah lain, yaitu:
1). Kota Tual, tingkat kemiskinan dengan presentasi mencapai 19,39 %
2). Kota Subulo Salam,tingkat kemiskinan dengan presentasi mencapai 13,88 %
3). Kota Gunung Sitoli – Nias, tingkat kemiskinan dengan presentasi mencapai 13,85 %
4). Kota Sorong, tingkat kemiskinan dengan presentasi mencapai 13,55 %
5) Kota Jayapura, tingkat kemiskinan dengan presentasi mencapai 12,3 %
Menanggapi penetapan Kota Tual sebagai daerah termiskin pertama di Indonesia, tahun 2026,oleh badan pusat statistik (BPS).
Dosen Hukum Tata Negara STIA Darul Rachman Tual,Rijali Sun, S.AP, S.M, S.H, M.H kepada MWN melalui pesan WhatsApp Rabu, siang (10/6) mengatakan penetapan satu daerah sebagai daerah termiskin, tentu harus memiliki data dan fakta pada daerah tersebut, sehingga di katakan sebagai daerah termiskin.
“Harus ada data dan fakta untuk mengukur daerah itu sebagai daerah termiskin,” kataRijali.
Ditambahkan, karena penetapan ini oleh BPS, yang memiliki tugas dan tanggungjawab tentang penetapan ini, karena setiap tahun BPS melakukan pendataan dan survei di masyarakat.
Namun penetapan kota Tual, sebagai daerah. termiskin pertama di Indonesia, perlu ditelusuri juga kebenarannya. jangan – jangan ada kesalahan teknis dalam pendataan dan survei, oleh BPS di Kota Tual.
Apabila data itu benar, maka menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi semua pihak termasuk akademisi untuk menurunkan angka presentasi kemiskinan tersebut.
“Penetapan ini oleh bpjs harus kita cek dulu, kalau benar ini menjadi pr bagi kira semua termasuk kami akademisi untuk tutunkan presentasi kemiskinan ini,” ungkapnya.
Menurut, Dosen Rijali Sun,, BPS memiliki tiga indikator kemiskinan utama yaitu:
1). Persentase Penduduk Miskin (P0 / Head Count Index): Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1): ukuran rata-rata jarak pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi angka, semakin jauh rata-rata pengeluaran dari batas garis kemiskinan.
3). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2): Indeks yang memberikan gambaran mengenai ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri.
“Ada tiga faktor yang di pakai bps sebagai indikator kemiskinan suatu daerah,” tegas Rijali.
Dikatakan, bahwa suatu daerah dikategorikan sebagai daerah miskin akibat karena kombinasi rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), terbatasnya infrastruktur dasar, lambatnya pertumbuhan ekonomi, serta minimnya lapangan pekerjaan yang memicu tingginya pengangguran.
Kata dosen Rijali Sun,faktor geografis yang terisolir juga sering kali memperparah kondisi suatu wilayah.
Kata dia ada sejumlah faktor utama penyebab suatu daerah dikategorikan sebagai daerah termiskin yaitu:
1). Tingkat Pendidikan yang Rendahnya rata-rata lama sekolah membatasi akses masyarakat terhadap keterampilan dan pengetahuan modern. Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga masyarakat kesulitan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak.
2). Keterbatasan Infrastruktur dasar Daerah yang terisolir atau minim infrastruktur (seperti akses jalan, listrik, dan telekomunikasi) akan kesulitan menarik investasi. Keterbatasan ini juga menyebabkan biaya distribusi barang menjadi sangat mahal, yang memicu tingginya inflasi harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut.
3). Minimnya Lapangan pekerjaan, sehingga pertumbuhan lapangan kerja yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja menyebabkan tingginya tingkat pengangguran.
Selain itu, ketergantungan yang terlalu tinggi pada satu sektor tertentu (seperti pertanian subsisten) membuat pendapatan ekonomi daerah sangat rentan terhadap perubahan iklim atau fluktuasi harga pasar.
4). Kualitas Kesehatan dan Sanitasi yang Buruk kondisi kesehatan yang buruk, kurang gizi, dan sulitnya akses air bersih atau layanan kesehatan dasar menurunkan kualitas fisik angkatan kerja,tingkat kesehatan yang rendah ini secara langsung berkontribusi pada penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
5). Tingkat Pertumbuhan Penduduk yang tinggi,laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja baru atau peningkatan kualitas SDM akan membebani perekonomian daerah. Hal ini sering kali berujung pada ledakan jumlah pengangguran dan peningkatan beban ketergantungan di dalam keluarga.
6). Faktor Geografis dan Kerentanan bencana,beberapa wilayah ditetapkan sebagai daerah tertinggal karena kondisi alam yang ekstrem, keterpencilan geografis (misalnya daerah kepulauan atau pegunungan), atau seringnya terjadi bencana alam. Bencana alam secara berkala dapat merusak aset ekonomi dan mengganggu mata pencaharian warga setempat.
“Ada sejumlah faktor yang membuat daerah itu miskin, yaitu nasalah pendidikan, terbatasnya infrastruktur dan kurangnya lapangan pekerjaan, masalah kesehatan, pertumbuhan penduduk yang tinggi,dan masalah geografis,” jelasnya.
Dosen Rijali Sun, mengungkapkan :
Kota Tual di tetapkan sebagai salah satu daerah dengan presentase penduduk miskin yang tertinggi di Indonesia karena tingginya angka kemiskinan perkotaan, yang perhitungannya didasarkan pada proporsi pengeluaran per kapita di bawah Garis Kemiskinan.
Karena berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di wilayah kota Tual disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu;
1). Ketergantungan pada Sektor Perikanan Tradisional Sebagian besar perekonomian dan mata pencaharian penduduk lokal bertumpu pada sektor kelautan dan perikanan. Hasil tangkapan yang tidak menentu dan sangat bergantung pada musim atau kondisi cuaca ekstrem sering kali menyebabkan ketidakpastian pendapatan bagi para nelayan kecil.
2). Terbatasnya Lapangan Kerja Formal Sektor industri, manufaktur, dan jasa di wilayah kepulauan ini, belum berkembang optimal. Karena minimnya diversifikasi lapangan pekerjaan di luar sektor primer membuat masyarakat rentan terhadap gejolak ekonomi dan inflasi, terutama terkait lonjakan harga barang kebutuhan pokok di daerah kepulauan.
3). Keterbatasan Infrastruktur dan Konektivitas Sebagai wilayah kepulauan di Provinsi Maluku, hambatan konektivitas logistik turut memicu tingginya biaya distribusi barang dan jasa. Hal ini memicu disparitas harga dan menekan daya beli masyarakat secara riil.
4). Tingkat Pendidikan dan Kualitas SDM Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah menjadi salah satu faktor penghalang utama dalam mobilitas sosial. Keterbatasan keterampilan (skill) menyulitkan masyarakat untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak.
“Rilis bps ada 4 masalah yang menyebabkan kota tual sebagai daerah termiskin nomor satu di negara ini,” ungkapnya.
Kata dia, ada tiga tahapan pengentasan kemiskinan di suatu daerah antara lain :
1). Jangka Pendek: Jaring Pengaman Sosial, tujuannya agar orang miskin tidak makin jatuh,dengan cara :
a). Memberikan bantuan langsung berupa, PKH, BPNT/sembako, BLT Dana Desa. di berikan kepada keluarga paling rentan.
b). Memberikan Subsidi layanan dasar,berupa – KIS/BPJS PBI, KIP, subsidi listrik 450VA. Agar pengeluaran pokok warga ketahan.
c). Memberikan Padat karya tunai kepada warga berupa : Proyek desa pakai tenaga warga lokal , Sehingga warga mendapat upah harian
2). Jangka Menengah: Pemberdayaan Ekonomi kepada masyarakat, sehingga warga bisa keluar dari kemiskinan secara mandiri dengan 4 cara :
a). Akses permodalan , dengan memberikan dan mempermudah pemberian dana – KUR, UMI, dana bergulir BUMDes. Syarat dipermudah, bunga rendah, di dampingi sampai usaha warga berjalan.
b). Melakukan Pelatihan skill dan sertifikasi, – BLK masuk desa, latih las, menjahit, digital marketing, pertanian modern. Lulus langsung disalurin kerja kepada warga
c). Hilirisasi komoditas lokal,berupa petani tidak jual gabah mentah, tapi beras kemasan,nelayan bikin abon ikan. Nilai jual naik 3-5x lipat.
d). BUMDes harus aktif – Jadi offtaker hasil warga, kelola wisata desa, minimarket desa. Keuntungan di desa.
3) Jangka Panjang untuk membenahi Akar Masalah. Hal ini sangat penting agar warga tidak miskin. turun-temurun dengan cara :
a). Infrastruktur dasar, berupa Jalan, jembatan, listrik 24 jam, internet, air bersih. Kalau ini beres, investor mau masuk & harga barang turun.
b). Kualitas SDM,warga Wajib belajar 12 tahun, beasiswa anak miskin, puskesmas,dan posyandu aktif, cegah stunting dari 1000 HPK.
c). Reformasi tata kelola,- Data kemiskinan by name by address pakai DTKS dan Regsosek biar bantuan tepat sasaran. Dana desa diawasi transparan.
d). Kepastian hukum lahan, -warga harus memiliki sertifikasi tanah & tanah adat. agar tidak terjadi konflik antar warga & bisa jadi agunan KUR.
“Ada tiga tahapan pengentasan kemiskinan di suatu daerah yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,” jelasnya.
Sementara itu Walikota Tual Akhmad Yani Renuat, ketika di konfirmasi Media Warta Nasional (MWN) melalui pesan WhatsApp Rabu siang (10/6), belum merespon.
