Sengketa Proyek Gedung DPRD Bekasi Berlanjut Ke Banding

Reporter : Ramdhani

Editor : Rahmah 

MEDIA WARTA NASIONAL | JAKARTA ‘ Sengketa kerja sama pelaksanaan proyek Gedung DPRD Kota Bekasi antara Ir. Arief Ismunandar dan Dalbir Raj Singh berlanjut ke tingkat banding. Kedua pihak mengajukan upaya hukum setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan putusan dalam perkara wanprestasi tersebut.

Dalam Putusan Nomor 899/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst tertanggal 27 Agustus 2026, PN Jakarta Pusat menyatakan Dalbir Raj Singh melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama tertanggal 22 Agustus 2024.

Majelis hakim menghukum Dalbir membayar kewajiban pokok sebesar Rp48.827.121 serta bagian keuntungan proyek sebesar Rp219.921.480 kepada Arief Ismunandar.

Namun, nilai kewajiban pokok yang ditetapkan dalam putusan tersebut masih dipersoalkan pihak Arief. Melalui kuasa hukumnya, Nurul Huda, S.H., Arief mengajukan banding karena menilai perhitungan yang dipertimbangkan majelis hakim belum mengakomodasi seluruh pembiayaan dan rekonsiliasi yang menjadi dasar gugatannya.

Dalam Memori Banding, pihak Arief tetap mempertahankan tuntutan kewajiban pokok sebesar Rp707.793.831.

“Pengajuan banding ini bukan semata-mata persoalan perbedaan nominal pembayaran, tetapi menyangkut bagaimana suatu kewajiban hukum dinilai berdasarkan perjanjian, fakta pelaksanaan pekerjaan, dan alat bukti yang telah diajukan,” kata Nurul Huda.

Menurut dia, pemeriksaan pada tingkat banding diharapkan dapat memberikan penilaian yang menyeluruh terhadap fakta dan bukti yang telah disampaikan selama persidangan tingkat pertama.

Di sisi lain, Dalbir Raj Singh juga mengajukan banding atas putusan tersebut. Dengan demikian, kedua pihak sama-sama menggunakan hak hukumnya untuk meminta pemeriksaan kembali atas putusan pengadilan tingkat pertama.

Nurul mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berharap majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa perkara secara independen dan profesional.

“Kami percaya bahwa pengadilan merupakan tempat terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum yang sah. Karena itu, kami berharap Majelis Hakim Tinggi dapat memeriksa perkara ini dengan penuh kecermatan, menjaga independensi, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi mengenai perkembangan perkara penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Meski demikian, keputusan atas perkara sepenuhnya menjadi kewenangan hakim berdasarkan hukum dan alat bukti.

Pihak Arief berharap proses banding dapat memberikan kepastian hukum, khususnya terkait perhitungan kewajiban pembayaran dalam kerja sama proyek tersebut.

Hingga kini, perkara masih dalam proses pemeriksaan di tingkat banding. Dengan demikian, putusan PN Jakarta Pusat belum berkekuatan hukum tetap.

Redaksi membuka ruang bagi Dalbir Raj Singh maupun kuasa hukumnya untuk menyampaikan tanggapan guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.