Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024). Foto : Arief/Andri
Oleh: redaksi
Media Warta Nasional| Jakarta – Dalam sebuah rapat Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta memperhatikan keberlanjutan pemerataan pembangunan di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Komisi V berharap seluruh pembangunan di IKN bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal, bukan mendatangkan masalah.
“Kami meminta seluruh kegiatan yang ada di IKN tentu juga ramah bagi masyarakat lokal yang memang sudah ada disana dan seluruh persoalan bisa diselesaikan secara baik,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengungkapkan hal tersebut menjadi salah satu poin kesimpulan rapat mengingat belakangan ini mulai santer terdengar adanya muncul riak-riak di wilayah sekitar IKN. Dan meski permasalahan tersebut merupakan ranah Otorita IKN, namun Komisi V memandang persoalan infrastruktur domain-nya tetap pada Kementerian PUPR yang memiliki kewenangan.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Irwan dalam rapat mengingatkan Kementerian PUPR tetap memperhatikan keberlanjutan pemerataan pembangunan infrastruktur di 10 Kabupaten/Kota yang ada di Kaltim. Utamanya preservasi jalan nasional, Irwan mengingatkan Ditjen Bina Marga masih adanya pekerjaan rumah dari batas Tenggarong-Senoni-Kota Bangun. Kemudian, dari Kota Bangun lanjut ke Melak.
“Mudah-mudahan bisa tuntas multi years-nya. Kalau gak bisa selesai akhir 2024, harus bisa lanjut di 2025. Karena ini sangat urgen, ini salah satu segmen yang belum tuntas di luar segmen yang luar biasa kita tuntaskan selama empat tahun ini,” tandas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Selain itu di sektor pendidikan, Legislator Dapil Kaltim itu mendorong Kementerian PUPR terus melanjutkan program rehab dan renovasi sarana-prasarana sekolah maupun madrasah di Kaltim. Terlebih dengan adanya IKN, sangatlah berhubungan agar prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan bisa merata dan bukan hanya di IKN tetapi di sekitar wilayah IKN maupun di 10 Kabupaten/Kota yang ada di Kaltim.
“Kemudian yang penting juga adalah lanjutan rehab dan renovasi sarana prasarana sekolah maupun madrasah di Kaltim. Setiap tahun memang sudah dilakukan dan ini harus berkelanjutan” harapnya.
Apalagi dengan adanya IKN ini sangat-sangat berhubungan bagaimana prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan bisa merata dan adil , jangan hanya di IKN-nya tetapi di sekitar IKN maupun di 10 Kabupaten/Kota terkait sarana prasarana pendidikan di Kaltim ini,” tegasnya. (Sumber dpr.go.id).
