Reporter : Mistofa
Editor : Rahmah
MEDIA WARTA NASIONAL | JAKARTA ‘ Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membongkar Berbagai Masalah persoalan dalam pengelolaan operasional PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) Badan usaha milik Daerah BUMD Pemprov DKI Jakarta.
Temuan itu tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Tahun Buku 2024 dan 2025 (s.d Semester I) yang diperoleh metroposkota Senin (11/11/2026).
Dalam dokumen bernomor 3/T/LHP/DJPKN-V.JKT/PBD.02/01/2026 tertanggal 30 Januari 2026 tersebut, BPK mengungkap sejumlah persoalan mulai dari kerugian hotel, skema kerja sama yang belum memiliki aturan baku, hingga realisasi sejumlah lini bisnis yang dinilai tidak Perencanaan yang matang bahkan melenceng dari rencana awal.
Pada bagian hasil pemeriksaan, BPK secara jelas menyoroti bahwa empat hotel yang dikelola PT Jakarta Tourisindo mengalami kerugian sepanjang 2024 hingga Semester I 2025. Kondisi itu menjadi alarm keras atas buruknya pengelolaan bisnis perhotelan perusahaan daerah tersebut.
Tak hanya itu, BPK juga menemukan praktik (PMD) Terlambat pelaksanaannya 2020-2021 diketahui adanya laporan Perjanjian investasi BPBUMD dan BUMD yang tidak konsisten antara lain.
Tanggal penandatanganan perjanjian investasi tidak konsisten karena terdapat perjanjian investasi dengan Tourisindo dan Jaktour yang dibuat sebelum APBD tahun 2021 disahkan 25/11/2021 sedangkan perjanjian investasi PT FSTJ dan pam jaya dibuat setelahnya.
Selain itu tidak mengatur waktu pencairan PMD untuk mempercepat pelaksanaannya yang bersumber dari dana PMD.
Tidak konsisten dalam menyatakan rincian kegiatan BUMD yang akan dilaksanakan dalam perjanjian investasi PT Tourisindo tidak sebut rincian proyek kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan perjanjian investasi lainnya didukung dengan rincian proyek kegiatan.
Diketahui PT Tourisindo tahun 2021 saldo PMD tahun 2020″ Rp 92.196.000.000.00 untuk tambahan modal setor lainnya tahun 2021.Rp.138.974.290.400,00 untuk uang muka kerjasama Rp.56.000,000,000,00 serta kas dan setara kas Rp.261.817.526.718.00.
Berdasarkan laporan, PT.Tourisindo belum merealisasikan PMD tahun 2020, standar operasional prosedur (SOP). Celah aturan ini dinilai membuka ruang ketidakjelasan tata kelola hingga potensi penyimpangan dalam kerja sama bisnis.
“Penyewaan Ruang dengan Skema Revenue Sharing Belum Diatur Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP),” tulis BPK dalam dokumen hasil pemeriksaan.
BPK juga menyoroti realisasi pendapatan lini bisnis Jakarta.
1.Street Kiosk,
2. Vending Machine,
3.Bike Lounge,
4.Jakarta Street Experience yang disebut tidak berjalan sesuai rencana.
Kondisi itu menunjukkan sejumlah program bisnis yang digadang-gadang menjadi sumber pendapatan justru tidak mampu memberikan hasil optimal.
Temuan BPK ini memperlihatkan lemahnya perencanaan bisnis dan pengawasan internal PT Jakarta Tourisindo dalam mengelola unit usaha yang menggunakan uang dan aset milik daerah.
Meski dalam bagian kesimpulan BPK menyatakan pengelolaan operasional PT Jakarta Tourisindo telah dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dalam semua hal yang material, namun sederet catatan dalam hasil pemeriksaan tetap menjadi sinyal kuat adanya persoalan serius.
Gubernur Pramono Anung ,diminta Evaluasi kinerja Jajaran BUMD PT JXB Experience Publik kini menanti langkah oleh Gubernur DKI Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja direksi dan tata kelola PT Jakarta Tourisindo. Sebab, jika persoalan tersebut terus dibiarkan, potensi kebocoran pendapatan dan kerugian BUMD dikhawatirkan sangat besar.
Sementara itu,ketua LSM Derap pembangunan Bambang purwito,SH katakan, Bukan hal, aneh PT Tourisindo yang berubah PT JXB Experince BUMD ini cuma ganti casing saja, namun pengelolaan buruk.
Bambang, meminta gubernur Pramono,segera mencopot Dirut dan jajaran karena PT JXB ini,tiap tahun merugi Tak pernah Menguntungkan PAD malah merugi, kata Bambang.
Tinggalkan Balasan