Reporter: Yohanes
Editor: Wiratno
MEDIA WARTA NASIONAL| KARAWANG – Polemik pernyataan kontroversial yang dilontarkan seorang manajer HRD PT FCC Indonesia memasuki babak baru. Ucapan bernada diskriminatif terhadap warga Karawang dalam sebuah forum resmi di Dinas Tenaga Kerja beberapa pekan silam, kini berbuntut pada langkah hukum.
Baca Juga:
Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Proklamasi resmi melaporkan kasus ini ke Polres Karawang. Mereka mendesak agar kepolisian bertindak cepat dan tegas atas dugaan penghinaan terhadap martabat warga Karawang.
“Pemeriksaan terhadap saksi-saksi sudah dilakukan pada Selasa, 29 Juli 2025. Kami menuntut proses hukum dijalankan secara transparan dan tidak tebang pilih,” ujar Dede Jalaludin, SH, perwakilan LBH Bumi Proklamasi, saat memberikan keterangan pada Rabu (30/7/2025).
Ucapan sang manajer “orang Karawang gak pinter-pinter ”yang disampaikannya dalam rapat bersama Disnaker Kabupaten Karawang sontak memantik gelombang kemarahan publik. Kendati permintaan maaf telah disampaikan, api ketidakpuasan belum benar-benar padam.
Dede menyebut, pernyataan tersebut bukan sekadar kekeliruan komunikasi, melainkan bentuk pelecehan sistematis yang mencerminkan cara pandang diskriminatif terhadap masyarakat lokal.
“Ini bukan persoalan pribadi. Ini menyangkut harga diri warga Karawang dan integritas dunia industri yang selama ini berdiri di atas tanah mereka,” katanya.
LBH Bumi Proklamasi juga menyoroti potensi adanya perlindungan internal dari pihak perusahaan terhadap sang oknum. Mereka khawatir, kasus ini akan berujung pada pembiaran jika tak dikawal ketat oleh publik.
Dalam kesempatan yang sama, Dede menegaskan bahwa nilai-nilai korporasi Jepang yang menjunjung tinggi etika kerja dan disiplin seharusnya menjadi rujukan, bukan malah dicederai.
“Jika pelanggaran semacam ini dibiarkan, maka citra FCC Indonesia sebagai perusahaan Jepang akan tercoreng di mata publik dan dunia bisnis,” tambahnya.
FKUB dan LBH Bumi Proklamasi menyatakan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Mereka menyerukan agar keadilan ditegakkan dan supremasi hukum berdiri di atas segala bentuk tekanan modal dan kekuasaan korporasi.
Sementara itu, sang manajer HRD dalam wawancara dengan Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya alias Opan, berdalih bahwa ucapannya telah dipenggal dan disalahartikan.
Dalam pertemuan pada Kamis (24/7/2025) di sebuah kafe di Karawang, ia menjelaskan bahwa maksud pernyataannya sebenarnya adalah dorongan untuk meningkatkan kualitas SDM lokal, bukan merendahkan warga Karawang.
“Kami justru ingin bekerjasama dengan Disnaker agar pelatihan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal bisa ditingkatkan,” kilahnya.
Namun, bagi publik Karawang, ucapan itu telah terlanjur membekas. Seorang warga yang turut melaporkan kasus ini menegaskan: “Jangan biarkan harga diri masyarakat Karawang diinjak-injak. Hukum harus tegak bukan tunduk pada modal.”
