Oleh : Redaksi
MEDIA WARTA NASIONAL | TULANG BAWANG LAMPUNG ‘ Bukan karna prestasi Nama Safri, Spd. yang menjabat sebagai Carik Desa Gedung Aji Lama, Kabupaten Tulang Bawang, yang saat ini kembali Ramai menjadi sorotan warga, karna bukan hanya warga melainkan banyak pihak yang mempertanyakan permasalahan status yang menjeratnya.
Pasalnya, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/142/VI/2025/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP.
Tak hanya sampai di situ, pihak kepolisian juga telah menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Safri, Spd. Namun hingga saat ini, yang bersangkutan terlihat masih menghirup udara bebas dan tetap menjalankan tugas sebagai Carik Desa .
Menyikapi persoalan tersebut LBH Trisula Sakti Melalui Yuridhis Mahendra yang akrab disapa Idris Abung menjelaskan “Dalam persoalan ini jelas telah terjadi 2 Kesalahan pertama telah terjadi mal administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kedua telah terjadi pelanggaran hukum yang nyata dan ini jelas bentuk Preseden buruk dalam penerapan sistem administrasi pemerintahan dan Rusaknya sistem penegakan hukum.
Masih Menurut Idris Abung ” jika merujuk dalam Bahasa Sosial Hal ini yang di sebut Gerobak Cadang Ditarik Sapi lawang, bagaimana tidak mulai dari tingkatan Bupati Yang secara management Super Visi Pengawasan kepada kepala Desa terlihat ngawur, begitupun Kepala desa juga ikut ngelantur .
Dalam peraturan jelas tertera bahwa
Mengangkat/mempertahankan perangkat desa yang tidak lagi memenuhi syarat kelayakan moral Pasal 53 ayat (2) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 jo UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa
Artinya Bpati tulang Bawang wajib menegur keras Kepala desa yang Tidak melakukan pemberhentian sementara terhadap perangkat desa yang berstatus DPO Permendagri No. 83 Tahun 2015 jo Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Karna mengangkat perangkat desa yang berstatus DPO Melanggar larangan perbuatan tercela dan menjaga kepercayaan masyarakat Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 29 UU Desa.
Lalu bagaimana Pertanggung jawaban pihak kepolisian yang telah terlanjur mengeluarkan surat daftar pencarian orang
Yang telah di konsumsi publik sehingga memunculkan banyak pertanyaan “Jangan jangan ” dan spekulasi ” Apakah Sang DPO Kebal Hukum”
Dalam Kerangka persoalan Apakah Status DPO Bisa Gugur Begitu Saja, Selaku Praktisi Hukum Idris Abung Dengan tegas mengatakan ” Ya tentu Tidak Bisa Status DPO itu baru dapat dihapus/dihentikan jika
Pertama jika Tersangka telah ditemukan dan diproses hukum kedua Ada putusan pengadilan yang membebaskan Ketiga Penyidikan dihentikan oleh penyidik karena tidak cukup bukti
Melalui Dasar Hukum: Pasal 50 KUHAP, Pasal 160 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) serta Peraturan Kapolri tentang Tata Cara Penetapan DPO . DPO tidak memiliki masa kedaluwarsa otomatis selama tersangka belum ditemukan/perkara belum selesai.
Dan ini adalah wilayah Kewenangan Provos Polda Lampung Jika Polres Tulang Bawang Tidak dapat bertindak tegas Menindak lanjuti melalui Wasidik Polda Lampung memiliki wewenang pengawasan, pembinaan, dan pemeriksaan atas kinerja jajaran di bawahnya termasuk Polres Tulang Bawang. Jika Kapolres tidak menindaklanjuti dengan benar
Melakukan pengawasan dan pemeriksaan internal atas penanganan perkara UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 16 ayat (2) Kapolda bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fungsi kepolisian di daerah hukumnya
Mengambil alih penyidikan perkara yang tidak ditindaklanjuti dengan benar Pasal 109 ayat (4) KUHAP — Penyidik atasan dapat mengambil alih penyidikan jika dianggap tidak berjalan benar
Memeriksa dan menjatuhkan sanksi disiplin kepada anggota yang lalai Peraturan Disiplin Anggota Polri (Perkapolri) — Provost/Polda berwenang melakukan pemeriksaan internal atas kelalaian petugas ” Papar Idris Abung
Tinggalkan Balasan