Reporter : Ramdhani
Editor : Wiratno
MEDIA JAKARTA’ Koalisi Pemuda Anti Antek Asing (KOPAAS) menggelar aksi di depan kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026).
Dalam aksinya, KOPAAS mendesak pemerintah melakukan audit terhadap keuangan dan aset WALHI yang mereka sebut diperoleh dari lembaga asing. Massa juga menyerukan pembubaran WALHI.
Koordinator aksi KOPAAS, Afrudin, mengatakan pihaknya mempertanyakan sikap WALHI terhadap program revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat.
“Kami ingin menyampaikan kritik secara terbuka mengenai dugaan keterkaitan WALHI dengan kepentingan asing dan sumber pendanaan dari lembaga asing,” kata Afrudin.
Menurut KOPAAS, revitalisasi tambak Pantura merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional yang perlu didukung. Program tersebut mencakup lahan sekitar 20.413,25 hektare di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya menyatakan program revitalisasi tersebut menyasar empat kabupaten di Jawa Barat dengan total lahan 20.413,25 hektare. Pemerintah memproyeksikan program itu meningkatkan produktivitas budidaya serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
KOPAAS menilai penolakan terhadap program tersebut perlu dikritisi karena revitalisasi tambak disebut berkaitan dengan agenda ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Soroti Pendanaan Asing
Selain persoalan revitalisasi tambak, KOPAAS juga mempertanyakan sumber pendanaan WALHI. Mereka menuding terdapat dukungan dari lembaga filantropi asing dan meminta transparansi mengenai penggunaan dana serta aset organisasi.
Namun, tudingan KOPAAS mengenai keterkaitan pendanaan asing dengan sikap WALHI terhadap program pemerintah belum disertai bukti yang menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat tersebut.
Di sisi lain, WALHI bersama masyarakat pesisir memang menyatakan penolakan terhadap program revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat. WALHI menilai terdapat persoalan terkait keterlibatan masyarakat dan pemenuhan sejumlah persyaratan lingkungan dalam pelaksanaan program.
KKP sendiri menyatakan program revitalisasi telah melalui tahapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dirancang dengan pendekatan yang memperhatikan aspek lingkungan. KKP juga menyebut kawasan revitalisasi akan dilengkapi instalasi pengolahan air limbah serta area vegetasi sebagai filter alami.
Akan Kembali Gelar Aksi
Afrudin mengatakan aksi yang digelar Senin belum mendapatkan respons dari pihak WALHI.
Menurut dia, massa tidak dapat bertemu dengan pengurus WALHI karena tidak ada pimpinan atau pengurus yang hadir di kantor tersebut.
“Besok, ratusan massa akan kembali turun dalam aksi di kantor WALHI,” ujar Afrudin.
KOPAAS menyatakan tiga tuntutan yang akan terus mereka suarakan, yakni pembubaran WALHI, audit terhadap keuangan dan aset WALHI yang diperoleh dari pihak asing, serta dukungan terhadap program strategis nasional revitalisasi tambak Pantura.
Aksi lanjutan rencananya digelar Selasa (29/9/2026) di kantor WALHI, Jalan Tegal Parang Utara, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Tinggalkan Balasan