Reporter : Windy Budiman
Editor : Wiratno
MEDIA WARTA NASIONAL | JAKARTA ‘ Pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan pertemuan dengan para anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas. Pertemuan yang di adakan di ruang MH. Thamrin Lt.2 gedung walikota Jakarta Barat pada Selasa dan Rabu 18-19 Agustus 2026 dalam rangka membahas dan memfokuskan untuk peningkatan kapasitas sekaligus pembinaan untuk para anggota satlinmas setelah terpilih di tahun 2024.
Untuk diketahui, bahwa Jakarta Barat mempunyai 8 Kecamatan dan 56 Kelurahan dengan luas wilayah kurang lebih 130 Km². Dengan kondisi yang sangat kompleks dengan berbagai persoalan, masalah serta hiruk pikuk kota, maka visi dan misi Kemendagri, Gubernur, Walikota sebagai nahkoda kota besar yang seyogyanya sama-sama memikirkan ketertiban umum, dan tata ketentraman dan perlindungan masyarakat. Maka lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
Hari pertama kegiatan di ikuti oleh 4 Kecamatan sebanyak 306 (tiga ratus enam) anggota satlinmas, yaitu dari Kecamatan Cengkareng, Grogol Petamburan, Tamansari dan Kebon Jeruk. Berikutnya di hari kedua akan hadir juga dari Kecamatan Tambora, Kalideres, Palmerah dan Kembangan dengan jumlah yang sama. Para anggota satlinmas sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut sampai sore hari, walaupun mekanisme biaya operasional satlinmas masih di pikirkan oleh eksekutif dan legislatif untuk honorarium dan dukungan logistik. Selain itu hak satlinmas walau bukan berupa gaji tetap, merupakan harapan yang disuarakan oleh para seluruh anggota dengan basis masyarakat plat merah tersebut.
Para narasumber dari Kementerian, Staf Gubernur, perwakilan dari Walikota serta Kasatpol PP DKI Jakarta menjelaskan hal yang serupa bahwa Satlinmas merupakan ujung tombak pemerintah dalam membantu berbagi situasi keadaan kebencanaan, keadaan darurat, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta hal-hal yang bersifat untuk membantu penyelenggaraan pemilu atau pilkada di Jakarta. Selain itu, peran masyarakat pembantu itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah karena merupakan perpanjangan tangan untuk mendukung, monitoring dan melengkapi semua kegiatan di berbagai desa atau kelurahan.
Untuk melengkapi pertemuan, hadir juga para narasumber dari Dir.Binmas Polri, Disgulkarmat dan SAR – Indonesia Divers Rescue Team (IDRT). Perwakilan dari kepolisian dengan Bpk.AKP Mulyadi menerangkan tugas anggota yang sangat vital yaitu tentang penjagaan tugas dan siskamling. Berikutnya melirik tentang patroli yang memfokuskan pada ketentuan dasar patroli, ronda pada malam hari, sekaligus pelaporan. Fokus berikut pada deteksi dini dan cegah dini pada gangguan tibum dan tranmas.
Lalu narasumber berikutnya yaitu dari Bpk.Saepuloh, Spdi, MM yang sudah bertugas selama kurang lebih 36 tahun sebagai damkar. Sosok bapak 3 anak itu menerangkan bahwa Satlinmas juga harus mengerti tentang pengetahuan dasar bencana kebakaran, pengenalan peralatan kebakaran untuk di rumah-rumah sekitar, praktek pemadaman api dengan langkah kecil melalui APAR, pengetahuan tentang Medical First Responden (MFR).
Lalu sesi terakhir di isi oleh dua orang staff ahli Rescue, yaitu Bpk. Hendrata Yudha, Phd, dan asistennya. Mereka berdua sangat berpengalaman dalam menangani tugas-tugas SAR, pertolongan pertama pada kecelakaan, cara menangani orang dewasa atau anak-anak yang tersedak dan pemberian oksigen pada korban yang tidak bernafas. Sebelum di ambil alih oleh moderator, para rescue melaksanakan praktek langsung sekaligus memberikan doorprize untuk para anggota yang mau berbagi dan bertanya mengenai penjelasan sang mentor.