Reporter : Panji
Editor : Wiratno
Baca Juga:
MEDIA WARTA NASIONAL | BEKASI – Jalan Tanggul Irigasi yang membentang dari Jalan H. Nausan menuju Perumahan Bumi Sakinah III hingga wilayah Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, diketahui kerap dijadikan lokasi pembuangan sampah liar. Kondisi tersebut berdampak pada tersumbatnya saluran irigasi dan bau busuk menyeruak di sekitar kawasan tersebut.
Menindaklanjuti kondisi itu, Camat Tambun Utara, Najmudin, S.Ag., M.Ling., melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Minggu, 11/01/2026. Di tengah intensitas hujan yang cukup deras, Najmudin hadir untuk melihat secara langsung proses normalisasi saluran irigasi yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.
Dalam keterangannya kepada awak media, Najmudin mengapresiasi langkah dan kepedulian Kepala Desa Satria Mekar, Amben, beserta masyarakat RW 10 dan RW 12 yang telah bergerak aktif melakukan normalisasi saluran irigasi.
“Saya sangat mengapresiasi kinerja Kades Amben yang menggerakkan warga RW 10 dan RW 12 untuk menormalisasi saluran irigasi yang sejatinya ini merupakan tanggung jawab PJT dan Dinas Lingkungan Hidup,” ujarnya.
Najmudin juga memberikan apresiasi khusus kepada warga RW 12 yang secara mandiri menyewa alat berat untuk mempercepat proses normalisasi. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan semangat gotong royong dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
“Ini adalah bentuk kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat dalam menjaga lingkungan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Najmudin mengecam keras perilaku oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan, khususnya di sepanjang bantaran kali dan saluran irigasi. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum.
“Selaku Camat Tambun Utara, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang melintas di Jalan Tanggul dari arah Satria Mekar ke Satria Jaya untuk tidak membuang sampah di sepanjang jalan tersebut, terlebih lagi ke saluran irigasi. Perbuatan ini merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf e,” tegasnya.
Selain melanggar undang-undang, Najmudin menyebutkan bahwa tindakan tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum. Ia bahkan meminta partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan aturan tersebut.
“Jika ada yang memergoki pelaku pembuang sampah, tangkap dan bawa ke saya, dan akan saya beri hadiah,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Satria Mekar, Amben, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada warga RW 12 yang dipimpin oleh Bahri atas kepeduliannya terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, khususnya saluran irigasi.
“Atas nama Pemerintah Desa Satria Mekar, kami siap membantu masyarakat untuk menormalisasi sungai hingga tuntas,” tegas Amben.
Amben menjelaskan bahwa kegiatan normalisasi irigasi tersebut berawal dari diskusi sederhana antara dirinya dengan Ketua RW 12. Dalam percakapan tersebut, Ketua RW 12 menyampaikan rencana warga untuk menyewa alat berat dengan biaya Rp3.000.000 per hari. Menanggapi hal tersebut, Amben menyatakan kesediaannya untuk membantu meringankan biaya sewa alat berat dari dana pribadi.
“Hasil diskusi itulah yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan normalisasi saluran irigasi secara swadaya bersama Ketua RW 12, Ketua RW 10, Babinsa, Bimaspol dan masyarakat. Saya juga ikut menyumbang dari dana pribadi karena penggunaan anggaran desa harus melalui mekanisme Musdus dan Musdes serta menunggu anggaran tahun berikutnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Amben berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Desa dengan dinas terkait dalam pemeliharaan saluran irigasi agar tidak selalu bergantung pada swadaya masyarakat.
Hal senada disampaikan Ketua RW 12, Bahri. Ia berharap Perum Jasa Tirta (PJT) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat memberikan perhatian serius terhadap pemeliharaan saluran irigasi tersebut.
“Kami terpaksa patungan untuk normalisasi kali. Beruntung Pak Kades membantu, baik dari segi konsumsi maupun sewa alat berat, meskipun menggunakan dana pribadi karena belum dianggarkan. Kami berharap ke depan warga tidak lagi dibebani untuk mengurus sungai irigasi ini,” ungkapnya.
Di sisi lain, aktivis lingkungan sekaligus Ketua Umum Forum Penulis dan Wartawan Indonesia (FPWI), Rukmana, S.Pd.I., C.PLA., menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya respons PJT dan DLH terhadap keluhan warga.
“Sudah tiga minggu saya berkomunikasi dengan Camat Tambun Utara terkait solusi saluran irigasi yang dipenuhi sampah. Camat sangat responsif dan telah bersurat ke PJT dan DLH, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut. Akhirnya warga bersama Kades turun langsung melakukan normalisasi,” ungkap Rukmana.
Rukmana juga mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran lingkungan di Kabupaten Bekasi.
“Kemana anggaran pengelolaan sampah Kabupaten Bekasi sebesar Rp152 miliar? Mengapa DLH terkesan membiarkan saluran irigasi dipenuhi sampah? Di mana peran Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi? Pada tahun 2025, realisasi normalisasi sungai hanya mencapai 54 titik dari target 65 titik,”
