Oleh : Redaksi
Baca Juga:
MEDIA WARTA NASIONAL | JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum HIR Jakarta Utara menyelenggarakan sosialisasi dan diskusi akademis mengenai penyelenggaraan bantuan hukum serta mekanisme verifikasi, akreditasi, dan reakreditasi bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Kegiatan berlangsung pada Sabtu, 22/11/2025 di Sekretariat LBH HIR Jakarta Utara.
Acara menghadirkan dua narasumber utama, yakni Dr. M. Ali Syaifudin, SH., MH. dan Dr. Dodi Rusmana, SH., MH., yang merupakan pengurus OA PADIRAYA serta pemerhati kebijakan akses keadilan dan penguatan kelembagaan bantuan hukum di Indonesia.
Fokus Pembahasan dan Tujuan Kegiatan
Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta terkait:
- Pelaksanaan bantuan hukum sesuai amanat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Proses verifikasi dan akreditasi LBH sebagai syarat memperoleh legalitas dan akses pendanaan pemerintah.
- Mekanisme reakreditasi atau perpanjangan sertifikasi, yang menjadi instrumen evaluasi atas kinerja dan kelayakan lembaga bantuan hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Dalam pemaparannya, Dr. M. Ali Syaifudin menegaskan bahwa proses verifikasi dan akreditasi tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan merupakan mekanisme kontrol negara untuk memastikan kapasitas, integritas, dan kompetensi lembaga dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, Dr. Dodi Rusmana menekankan pentingnya standarisasi kerja lembaga bantuan hukum agar seluruh advokat, paralegal, dan pengurus memahami tata kelola, etika, serta tanggung jawab konstitusional dalam menjalankan mandat pelayanan publik.
“Akses terhadap keadilan bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab negara dan para pendamping hukum. Melalui akreditasi dan reakreditasi, kita memastikan lembaga bantuan hukum memiliki kapasitas, akuntabilitas, dan profesionalitas,” ujarnya.
Partisipasi Peserta dan Dinamika Diskusi
Sebanyak 25 peserta yang terdiri atas advokat, paralegal, dan anggota LBH HIR Jakarta Utara mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Peserta terlibat aktif dalam diskusi mengenai tantangan pengelolaan LBH, prosedur pengajuan akreditasi kepada BPHN, hingga strategi penyusunan dokumen administratif kelembagaan.
Pada sesi penutup, perwakilan LBH HIR Jakarta Utara menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kesiapan lembaga menghadapi proses akreditasi dan reakreditasi, sekaligus mendorong peningkatan profesionalitas dan tata kelola LBH sesuai standar nasional.
Melalui kegiatan ini, LBH HIR Jakarta Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses keadilan dan meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung nilai keadilan sosial.
